BANTEN — Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan operasi tersebut terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemerasan. Lokasi pemeriksaan disebut-sebut berlangsung di Mapolres Kuansing. Namun, seluruh upaya konfirmasi kepada otoritas terkait belum membuahkan hasil.
Pasca beredarnya kabar OTT, situasi di sekitar Rumah Dinas Sekdakab Kuansing berubah tegang. Sejumlah personel TNI dan Polri berjaga di lokasi. Wartawan yang hendak melakukan peliputan dilarang masuk ke area tersebut.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kuansing enggan berkomentar. "Belum bisa memberikan keterangan, takut salah. Tunggulah info valid dari Polres, atau yang berhak lainnya," ujarnya singkat saat dihubungi.
Upaya jurnalis untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari pejabat teras Pemkab Kuansing juga menemui jalan buntu. Nomor telepon ajudan dan sejumlah pejabat dekat Bupati Kuansing tidak aktif. Panggilan WhatsApp yang dilayangkan hanya berdering tanpa diangkat.
KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo juga belum memberikan respons. Pesan singkat yang dikirimkan untuk meminta konfirmasi belum dijawab hingga berita ini diterbitkan.
Kabar ini menjadi perhatian publik lantaran Kabupaten Kuansing baru saja sukses menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-44 tingkat Provinsi Riau. Acara akbar tersebut berlangsung meriah dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Kontras antara keberhasilan penyelenggaraan acara keagamaan dengan kabar OTT yang mencuat langsung setelahnya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setempat. Banyak yang mempertanyakan transparansi tata kelola pemerintahan di daerah tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kepastian hukum terkait informasi operasi tangkap tangan yang dikabarkan. Masyarakat diminta menunggu keterangan resmi dari KPK atau kepolisian. Status hukum dari pihak-pihak yang disebut terlibat masih sebatas dugaan dan belum dapat diverifikasi secara independen.