BANTEN — Jakarta — Gelombang efisiensi di tubuh BUMN terus berjalan kencang. BPI Danantara mengonfirmasi sudah menutup 274 perusahaan negara per akhir Juli 2026. Angka itu setara dengan hampir separuh dari total entitas bisnis pelat merah yang sebelumnya tercatat lebih dari 600 perusahaan.
“Streamlining yang kita sudah lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan,” kata CEO BPI Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Penutupan ini bukan sekadar menggabungkan badan usaha, melainkan membubarkan entitas yang dinilai tidak efisien atau tumpang tindih. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari level anak cucu perusahaan di sektor energi dan kelistrikan.
Rosan menyebut upaya perampingan tidak hanya menyentuh perusahaan kecil. Dua raksasa BUMN, Pertamina dan PLN, juga masuk dalam daftar restrukturisasi. Anak usaha yang bisnisnya overlap atau tidak lagi strategis menjadi prioritas untuk ditutup atau dilebur.
Langkah ini diambil agar holding tidak lagi mengelola terlalu banyak lapisan perusahaan. Struktur yang ramping diharapkan mempercepat proses bisnis dan memangkas biaya operasional yang selama ini membebani kinerja induk usaha.
Rosan menegaskan tujuan utama kebijakan ini bukan penghematan jangka pendek, melainkan menjaga produktivitas jangka panjang. Dengan jumlah entitas yang lebih sedikit, koordinasi antarperusahaan menjadi lebih sederhana dan pengawasan lebih ketat.
“Lewat perampingan itu, kebijakan BUMN dapat diambil dengan lebih efisien dan menjaga produktivitas perusahaan nantinya,” ujarnya.
Langkah Danantara ini sejalan dengan arahan pemerintah yang ingin menjadikan BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan yang tersisa diharapkan lebih fokus pada bisnis inti dan mampu bersaing di pasar global tanpa dibebani struktur birokrasi yang gemuk.
Bagi publik, restrukturisasi ini secara tidak langsung mempengaruhi kualitas layanan. Dengan biaya operasional yang lebih efisien, BUMN seperti PLN dan Pertamina diharapkan bisa menjaga stabilitas harga energi dan listrik. Efisiensi internal juga membuka ruang fiskal bagi pemerintah untuk dialokasikan ke program-program lain yang lebih berdampak langsung ke masyarakat.
Belum ada rincian lebih lanjut mengenai nama-nama perusahaan yang ditutup dan nilai aset yang terdampak. Namun, keputusan ini menegaskan komitmen pengelola holding untuk melakukan pembersihan portofolio secara menyeluruh hingga akhir tahun.
Sejauh ini, pasar merespons positif langkah tersebut. Investor melihat perampingan BUMN sebagai sinyal tata kelola yang lebih baik dan disiplin fiskal. Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin target penutupan perusahaan akan bertambah sebelum akhir 2026.