BANTEN — JAKARTA — Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite untuk warga kategori desil 9 dan 10 belum menemui titik final. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan itu baru akan berjalan setelah data penerima subsidi benar-benar valid.
“Itu (pembatasan Pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Desil 9 dan 10 adalah dua kelompok teratas dalam pengelompokan status ekonomi masyarakat. Mereka yang masuk kategori ini dianggap paling mampu dan direncanakan tidak lagi menikmati BBM bersubsidi.
Bahlil menekankan bahwa pemerintah saat ini tengah memeriksa ketepatan data desil yang akan menjadi dasar pembatasan. Ia tidak ingin kebijakan yang dimaksudkan baik justru meleset saat diterapkan di lapangan.
“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” katanya.
Prinsipnya, kata dia, penyaluran Pertalite harus tepat sasaran. Karena itu, pemerintah tidak mau terburu-buru mengambil keputusan sebelum data masyarakat desil 9 dan 10 benar-benar akurat.
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Jumlah itu setara 65,87 persen dari total anggaran subsidi APBN yang ditetapkan Rp318,9 triliun.
Jika digabung dengan kompensasi, anggaran yang digelontorkan untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun. Angka ini menggambarkan besarnya beban fiskal dari subsidi BBM yang selama ini dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pembatasan subsidi BBM untuk kelompok desil 10 saja bisa menghemat sekitar 10 persen dari total anggaran subsidi energi. Sementara kelompok desil 9 juga akan dibatasi, namun prosesnya dilakukan bertahap.
Purbaya menyebut Pertamina memiliki sistem yang mumpuni untuk menjalankan pembatasan ini. Masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 nantinya tidak diperbolehkan membeli Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi.
Menurut Purbaya, kebijakan ini masih dalam pembahasan. Implementasinya menunggu kesiapan sistem yang saat ini tengah disiapkan.
Bagi masyarakat yang selama ini membeli Pertalite, belum ada perubahan yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan pembatasan baru akan berlaku setelah data valid dan sistem pendukung dinyatakan siap oleh pemerintah. Informasi lanjutan mengenai jadwal dan mekanisme pembatasan dapat dipantau melalui kanal resmi Kementerian ESDM dan Pertamina.