BANTEN — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengonfirmasi tren kenaikan ini setelah sebelumnya enam provinsi prioritas menunjukkan penurunan. "Hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/9).
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan per 1 September, angka hotspot di Kalimantan Barat melonjak dari 273 menjadi 859 titik. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah yang naik dari 253 menjadi 623 titik.
Provinsi lain juga mencatat peningkatan meski lebih kecil. Sumatera Selatan naik dari 20 menjadi 89 titik, Kalimantan Selatan dari 22 menjadi 73 titik, dan Jambi dari nol menjadi 4 titik. Sementara Riau masih bertahan di angka nol titik.
Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi, menyebut asap kebakaran gambut telah menyelimuti hampir seluruh Pulau Kalimantan selama 19 hingga 28 hari terakhir. Akibatnya, sekitar 23,4 juta warga Kalimantan terpapar asap.
"Di Sumatra, 3 provinsi diliputi asap rata-rata 10 hari selama Agustus 2026 dan berdampak kepada 24,1 juta penduduk," ungkap Sapta melalui pesan singkat, Rabu (2/9). Ia menambahkan, kabut asap lintas batas bahkan telah mencapai Filipina.
"Jadi dampak atau akibat karhutlanya dianggap sebagai bencana nasional. Tapi penyebabnya yaitu karhutla gambut bukanlah bencana," tegasnya. Greenpeace mendorong agar penanganan korban asap dilakukan dengan skala tanggap darurat nasional demi menjamin kesehatan dan keselamatan penduduk.
Menanggapi situasi ini, Raja Juli Antoni berencana turun langsung ke Pontianak bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Langkah ini disebutnya untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.
"Kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali," kata Raja Juli. Ia menegaskan tujuan utamanya adalah memastikan angka hotspot dan fire spot yang telah diverifikasi dapat segera turun.
Menteri Kehutanan juga mengingatkan bahwa September menjadi periode krusial dalam penanganan karhutla karena bertepatan dengan puncak fenomena El Nino. "Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini," ucapnya.
Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah menerbitkan instruksi mendesak bagi enam gubernur di Sumatra dan Kalimantan untuk memperketat penanganan karhutla. Sejauh ini, 21 badan usaha telah disegel terkait peristiwa kebakaran, dengan rincian 7 di Kalimantan Barat, 4 di Sumatera Selatan, 4 di Kalimantan Selatan, 3 di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 1 di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau.