BANTEN — Klaim kemandirian pangan nasional tidak berlaku untuk semua komoditas dalam waktu dekat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam acara Peluncuran Buku Pangan Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2026), secara eksplisit membeberkan alasan struktur di balik ketergantungan impor kedelai yang berlangsung hingga hari ini.
Masalah besarnya bukan hanya soal lahan, melainkan teknologi benih. Bibit lokal hanya sanggup memproduksi 1 ton kedelai per hektare, sementara benih hasil riset negara-negara maju bisa menuai hingga 10 ton di lahan yang sama.
Perbedaan drastis itu muncul setelah perkembangan rekayasa genetik di luar negeri. Teknologi itu membuat biaya produksi per kilogram kedelai impor menjadi jauh lebih rendah dibanding hasil tanam di dalam negeri.
“Kita mulai kalah setelah negara-negara maju mengembangkan apa namanya tuh rekayasa genetik. Jadi kalau kita tanam kedelai di sini, dengan bibit kita itu 1 hektar, 1 ton. Sementara dia, 1 hektar bisa sampai 10 ton jauh sekali,” beber Zulhas.
Konsekuensi ekonominya tak bisa dihindari. Harga kedelai lokal bisa melonjak berkali-kali lipat ketika dipaksakan masuk pasar. Padahal, konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga pangan pokok seperti tempe dan tahu.
“Jadi kalau kita tanam kedelai kita itu, harga kita bisa 3-4 kali lipat. Itu yang enggak sanggup, enggak bisa beli itu. Enggak makan tempe kita kalau begitu,” jelasnya.
Bagi pelaku usaha kecil dan menengah penyedia tahu-tempe, perhitungan ini bukan sekadar teori. Biaya bahan baku yang melambung akan memaksa mereka menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih. Kondisi itu dapat memicu penurunan permintaan serta memukul pendapatan ribuan perajin yang menggantungkan hidup pada komoditas ini.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah tidak memasang target swasembada semua komoditas secara serentak. Strategi yang dipilih adalah mengawal fokus pada komoditas pangan utama lebih dulu.
Peta jalan tersebut menempatkan beras dan jagung sebagai etape pertama. Zulhas menegaskan pencapaian swasembada pangan mesti berjenjang, baru kemudian dilanjutkan ke komoditas lain seperti gula, garam, hingga ikan.
Langkah ini menjadi penanda kepada pasar bahwa pemerintah akan lebih dulu mengamankan pasokan pangan pokok dengan harga terjangkau sebelum menyentuh sektor yang produktivitasnya tertekan, termasuk kedelai.
Masalah ketergantungan impor sejatinya tidak hanya terjadi di komoditas kedelai. Menko Pangan Zulhas menyebut hampir seluruh kebutuhan pangan strategis nasional masih ditopang oleh barang dari luar negeri. Catatannya, ketergantungan impor itu tertanam dalam rentang waktu yang panjang.
“Hampir semua makan kita ini impor kita ini. Tahun 2024 kita impor beras itu 4,5 juta. Tapi kita sudah biasa, ah sudah. Kita kalau enggak ada beras ya impor saja. Begitu juga eh sapi, daging itu 1 juta 1 tahun, 1