BANTEN — Pemerintah mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok yang disebut desil. Pengelompokan ini disusun berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga, mulai dari kelompok paling rendah hingga paling tinggi kesejahteraannya.
Posisi desil sebuah keluarga menjadi dasar pemerintah menentukan siapa yang berhak menerima bansos. Semakin rendah angka desil, semakin besar prioritas untuk masuk daftar penerima bantuan.
Desil adalah cara statistik membagi populasi menjadi sepuluh bagian sama besar. Dalam konteks bansos, desil 1 dan 2 biasanya menjadi sasaran utama program bantuan karena dianggap paling membutuhkan.
Data ini dikelola melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi rujukan bersama kementerian dan lembaga. Masyarakat tidak perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengetahui posisinya karena informasi bisa diakses dari mana saja.
Pengecekan desil dapat dilakukan melalui dua kanal resmi pemerintah. Pertama, website Cek Bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos). Kedua, situs DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain website, masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi Cek Bansos yang tersedia untuk perangkat Android dan iOS. Semua layanan ini gratis dan tidak memerlukan biaya tambahan.
Berikut cara mengecek posisi desil melalui website resmi Kemensos:
Sistem akan menampilkan informasi nama, usia, serta status penerima manfaat di berbagai program bansos. Jika nama Anda terdaftar, posisi desil dan jenis bantuan yang diterima akan terlihat di layar.
Alternatif lain adalah mengunjungi situs resmi DTSEN BPS. Prosesnya hampir sama, yaitu memasukkan NIK dan data kependudukan lainnya.
Perlu dicatat bahwa hasil pengecekan hanya dapat diakses jika data Anda sudah masuk dalam basis data nasional. Jika nama tidak ditemukan, kemungkinan data belum diperbarui atau belum terdaftar sebagai keluarga yang didata petugas.
Masyarakat yang tidak menemukan namanya dalam sistem disarankan menghubungi pendamping sosial atau kantor desa setempat. Petugas dapat membantu proses usulan agar data masuk ke dalam sistem pemerintah.
Pembaruan data dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah bersama Kemensos dan BPS. Karena itu, warga yang kondisi ekonominya berubah bisa saja berpindah posisi desil pada periode berikutnya.
Waspadai pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan desil atau bansos dengan imbalan uang. Layanan pengecekan ini resmi dan gratis, sehingga tidak perlu membayar siapa pun untuk mengaksesnya.