LEBAK — Aksi itu berlangsung pada Kamis, 24 September 2026, dua hari setelah DPR RI menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Petani yang datang membawa spanduk bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menyampaikan dukungan terhadap kebijakan yang menyentuh sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Don Muzakir menyoroti pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria sebagai peristiwa penting bagi petani. Menurut dia, momentum tersebut datang tepat sebelum peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September.
"UU Reforma Agraria yang telah disahkan DPR RI, ini adalah kado besar untuk petani pada peringatan Hari Tani Nasional ke-66. Terima kasih Presiden Prabowo dan semua fraksi di DPR RI yang telah menyetujui undang-undang ini," ujar Don Muzakir dalam orasi kebangsaan.
UU tersebut mengatur pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik agraria, perlindungan hak atas tanah, hingga redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Aturan itu juga memuat dukungan ekonomi bagi penerima redistribusi tanah.
Tani Merdeka Indonesia menyatakan siap mengawal pelaksanaan undang-undang tersebut. Don Muzakir berharap aturan baru itu memberi kepastian hukum bagi petani yang masih menghadapi persoalan lahan.
"Kita siap mengawal UU Reforma Agraria. Sengketa tanah yang masih dialami petani harus diselesaikan. Petani membutuhkan kepastian atas lahan yang mereka garap. Jangan sampai petani yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum," kata dia.
Dalam orasinya, Don Muzakir menyebut sejumlah program pemerintah yang dinilai berpihak kepada petani. Ia merujuk penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram dan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen.
"Presiden Prabowo sudah menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Harga pupuk subsidi juga turun 20 persen. Alsintan dibantu, infrastruktur pertanian terus dibangun. Kita harus kawal program-program ini benar-benar sampai ke petani," ujarnya.
Kementerian Pertanian melaporkan penggunaan lebih dari 150.000 unit pompa hingga 2026 dengan cakupan sekitar 4 juta hektare lahan pertanian. Pemerintah juga mendistribusikan lebih dari 40.000 unit alat dan mesin pertanian sepanjang 2026.
Don Muzakir menilai pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Petani, kata dia, juga membutuhkan kepastian harga, ketersediaan pupuk, air untuk sawah, alat pertanian, akses pembiayaan, dan infrastruktur pendukung.
"Kita ingin petani bisa berproduksi dengan tenang. Pupuk tersedia, air tersedia, alat pertanian tersedia, hasil panen memiliki kepastian harga, dan petani mendapat akses pembiayaan. Kalau semua itu berjalan, petani bisa lebih kuat dan produksi pangan nasional juga ikut meningkat," katanya.
Ia mendorong petani aktif menyampaikan persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari pupuk yang sulit didapat, harga hasil panen, hingga persoalan irigasi dan lahan.
"Petani jangan hanya menjadi penerima kebijakan. Petani juga harus ikut mengawal. Kalau ada pupuk yang sulit didapat, sampaikan. Kalau harga hasil panen bermasalah, sampaikan. Kalau ada persoalan irigasi atau lahan, sampaikan. Kita ingin pemerintah mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan," ujar Don Muzakir.
Pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama, mencakup pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, pembiayaan, serta jaminan harga pembelian gabah. Bulog disebut diperkuat sebagai penyangga stok pangan dan pelindung petani.