BANTEN — Pertemuan ASEAN-Korea Roundtable in Tourism di Jakarta menghasilkan sepuluh rekomendasi penguatan tenaga kerja pariwisata, termasuk pembentukan akademi pelatihan bersama. Forum yang digelar di kantor Kementerian Pariwisata itu menyoroti kesenjangan antara kurikulum pendidikan pariwisata dan kebutuhan industri di lapangan. Kesepakatan ini relevan bagi traveler yang mengharapkan standar layanan lebih seragam saat berkunjung ke negara-negara ASEAN.
Kesepuluh rekomendasi tersebut dibacakan moderator Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela pada forum yang berlangsung Jumat, 6 November 2026. Isinya mencakup pembentukan akademi pelatihan ASEAN-Korea, pengakuan bersama atas keterampilan pariwisata, penguatan kemitraan industri dan pendidikan, hingga peningkatan kompetensi digital, pariwisata hijau, komunikasi multibahasa, dan lintas budaya.
Rekomendasi lain menyoroti pertukaran pelajar dan tenaga kerja serta pembelajaran berkelanjutan bagi pekerja sektor wisata. Diskusi ini mempertemukan perwakilan asosiasi pariwisata, kementerian, dan badan promosi dari sejumlah negara ASEAN dengan Korea Selatan.
Pengalaman wisata tidak hanya ditentukan daya tarik destinasi, tetapi juga kualitas pelayanan yang diterima pengunjung. Keramahan pemandu, kemudahan memperoleh informasi, dan kemampuan berkomunikasi lintas budaya menjadi tantangan tersendiri bagi industri.
Than Htut, Sekretaris Jenderal Myanmar Tourism Federation, menyoroti jarak antara materi yang diajarkan lembaga pendidikan pariwisata dan keterampilan yang dibutuhkan industri. Institusi pendidikan dan pelaku usaha, termasuk hotel, restoran, serta operator tur, dinilai perlu bersama-sama merancang program pelatihan dan memperbarui kurikulum.
"Untuk ASEAN dan Korea, saya mendorong lebih banyak pelatihan yang dipimpin industri, program magang, dan pertukaran profesional," kata Than di forum tersebut.
Yusree Junaidi, Deputy Permanent Secretary sekaligus Head of Delegation dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Brunei Darussalam, menyebut sejumlah bidang pelatihan prioritas. Cakupannya mulai dari ekowisata, literasi digital, cultural storytelling, layanan pelanggan, hingga bahasa asing.
Kebutuhan ini muncul karena segmen pengunjung kian beragam. Candace Lim, Deputy Director Hospitality and Tourism Talent di Singapore Tourism Board, menilai penyesuaian layanan semakin diperlukan seiring globalisasi.
"Dengan globalisasi dan beragamnya segmen pengunjung saat ini, penyesuaian layanan semakin diperlukan. Kepekaan terhadap budaya juga semakin dibutuhkan," tuturnya.
Nigel Wong Chun Teim, Presiden Malaysian Association of Tour & Travel Agents (MATTA), menilai prinsip dasar standar pariwisata ASEAN perlu lebih dikenal dan diadopsi negara-negara kawasan. Pemerintah dapat mendorong pengakuan tersebut tanpa mengabaikan ketentuan masing-masing negara.
Penerapan prinsip bersama diharapkan membangun pemahaman soal kualitas layanan yang bisa diharapkan wisatawan saat berkunjung ke negara ASEAN. Nigel juga membuka peluang kolaborasi teknologi dengan Korea Selatan, termasuk kerja sama dengan perusahaan rintisan yang mengembangkan perangkat lunak dan platform pendidikan berbasis budaya.
Dari sisi pertukaran tenaga kerja, Myanmar menyatakan siap menerima peserta dari negara lain untuk belajar melalui pengalaman kerja di properti pariwisata. Sebaliknya, Myanmar ingin mengirim generasi mudanya memperoleh pengalaman di negara anggota ASEAN maupun kawasan lain.
Macario Floarian Sanches, CEO Heritage Tourism Association dari Timor-Leste, menjelaskan pengembangan tenaga pariwisata bertumpu pada tiga pilar. Yakni keterampilan dan pengetahuan, sistem dan proses, serta sikap dan perilaku.
Keramahan dan cara pemandu wisata maupun resepsionis merespons pengunjung turut membentuk kesan wisatawan terhadap destinasi. Kesan itu memengaruhi keinginan mereka untuk kembali berkunjung.
Bagi traveler, arah kerja sama ini berpotensi berdampak pada standar layanan yang lebih konsisten di destinasi ASEAN, termasuk kemampuan pemandu berkomunikasi dalam bahasa asing. Rincian penerapan tiap rekomendasi, termasuk jadwal pembentukan akademi pelatihan, belum diumumkan dan dapat dikonfirmasi melalui Kementerian Pariwisata atau asosiasi pariwisata masing-masing negara.