SERANG — Kepala Bapenda Banten Berly Rizki Natakusumah menyatakan penagihan menyasar perusahaan yang memang memiliki catatan tunggakan. Tunggakan mencakup pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
Perusahaan penunggak berasal dari berbagai sektor usaha. Wilayah Tangerang menjadi penyumbang terbanyak.
Pemprov Banten menargetkan pendapatan daerah Rp9,7 triliun pada 2026. Hingga kini realisasinya baru 79,40 persen.
Berly mengakui capaian itu belum ideal. Namun ia menilai masih dalam tahap normal untuk pencapaian target tahunan.
"Untuk saat ini memang belum ideal tapi masih dalam tahap yang normal untuk pencapaian target pendapatan 2026. Persentase sampai dengan saat ini 79,40 persen," ujarnya.
Sektor pajak daerah masih menjadi kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) Banten. Penyumbang utamanya PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Optimalisasi PKB menghadapi kendala. Kebijakan tarif pajak kendaraan listrik belum diberlakukan.
"Itu masih terkendala karena itu menjadi salah satu bagian yang loss potensi sebanyak Rp400 miliar," kata Berly.
Selain menagih tunggakan, Bapenda Banten melakukan pembinaan dan pengawasan. Langkah itu untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.
Bapenda menegaskan akan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan. Targetnya, penerimaan tercapai 100 persen sesuai arahan Gubernur Banten.