SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk berkolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apdesi Merah Putih di Hotel Aston, Kota Serang, Rabu (10/6/2026). Rakernas yang dihadiri ratusan kepala desa itu sekaligus mengukuhkan Johan Arifin Muba sebagai Ketua Dewan Pakar organisasi tersebut.
Andra Soni mengapresiasi pelaksanaan Rakernas yang berkolaborasi dengan Pemuda Pancasila (PP). Menurutnya, Apdesi Merah Putih dan Pemprov Banten memiliki komitmen yang sama dalam melaksanakan pembangunan dari desa, sebagaimana tercantum dalam salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah melakukan penataan jalur irigasi sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan dari desa. Hasilnya, alhamdulillah produksi pertanian kita cukup baik,” katanya.
Gubernur juga menyambut baik gagasan yang disampaikan oleh PP bersama Apdesi Merah Putih. Salah satu program andalan adalah pembangunan kandang ayam setiap desa, termasuk program digitalisasi desa. “Saya yakin program-program itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dari desa,” ujarnya.
Ketua Dewan Pakar Apdesi Merah Putih Johan Arifin Muba menambahkan, saat ini yang sudah berjalan adalah pembangunan satu desa satu kandang ayam. Seperti di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang yang dikelola oleh Apdesi Merah Putih. Sedangkan di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang dibangun juga kandang ayam yang rencananya akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Johan menjelaskan, organisasinya akan membangun koperasi di setiap kabupaten dengan rincian satu desa dua koperasi dan satu kelurahan lima koperasi. Uniknya, pembiayaan program ini tidak menggunakan APBD maupun APBN. “Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan ATR/BPN terkait rencana itu. Kami meyakini, dengan program itu ekonomi kerakyatan akan tumbuh,” katanya.
Dalam Rakernas ini, ada beberapa rekomendasi utama yang akan disampaikan kepada pemerintah. Pertama, pemberian lahan Hak Guna Usaha (HGU) kepada masing-masing pemerintah desa, baik melalui BUMDes maupun koperasinya. Kedua, program cetak sawah yang harus langsung diberikan kepada pemerintah desa, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu. “Dengan begitu kemandirian fiskal desa bisa berjalan dengan baik,” papar Johan.
Ketua Apdesi Merah Putih Anwar Sadat berharap, di tengah kondisi realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah, program yang digagas oleh dewan pakar mampu meningkatkan kemandirian seluruh desa. “Harapannya Pemdes yang jumlahnya mencapai 75.265 di 37 provinsi itu bisa mendominasi perekonomian nasional. Maka dari itu desa tidak boleh dihilangkan kedaulatan dan perannya, karena yang bisa merepresentasikan kemajuan bangsa adalah desa,” jelasnya.
Andra Soni berharap Rakernas ini melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif dan bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian desa secara berkelanjutan. “Desa harus diurus karena itu merupakan wajah negeri kita,” ucapnya.