PANDEGLANG — Nelayan di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, mengeluhkan kondisi docking kapal yang dibangun dengan anggaran Rp 1,2 miliar dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten. Fasilitas perbaikan kapal tersebut kini terbengkalai karena jalur rel tidak stabil dan beton penahannya terkikis air laut.
Bangunan yang diresmikan pada Oktober Tahun Anggaran 2021 itu hanya sempat digunakan satu kali uji coba. Memasuki Januari 2022, docking kapal tersebut sudah tidak dapat difungsikan lagi, sehingga para nelayan kembali kesulitan untuk menarik kapal mereka ke daratan saat akan melakukan perbaikan.
Para nelayan menduga pengerjaan proyek docking kapal tersebut tidak profesional. Hasil konstruksi yang terpasang dinilai tidak mampu menahan beban kapal motor, dengan posisi rel yang mudah bergeser dan tidak kuat.
Kondisi di lapangan menunjukkan sejumlah baut penahan rel telah hilang. Cor beton pada landasan rel juga sudah menghilang karena terkikis air laut, membuat bangunan senilai lebih dari Rp 1 miliar itu sia-sia.
Salah seorang nelayan Desa Teluk, Ali Hambali, mengatakan keberadaan docking kapal sebenarnya sangat penting untuk menarik kapal ke daratan maupun menurunkannya kembali ke perairan. Namun, sejak awal selesai dibangun, fasilitas itu tidak pernah berfungsi maksimal.
“Berfungsi hanya sebentar, hanya saat uji coba. Saat itu juga kapal motor nelayan sampai ambruk gak kuat nahan beban,” katanya, Minggu, 2 Agustus 2026.
Akibat docking kapal yang tidak berfungsi, nelayan harus mengeluarkan biaya besar untuk menurunkan kapal yang selesai diperbaiki. Saat musim kemarau dan tepi pantai surut, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 5 juta untuk menyewa alat berat berupa beko.
“Karena kemarau tepi pantai menjadi surut. Jadi sampai harus sewa alat berat seharga Rp 5 juta untuk nurunin kapal baru selesai perbaikan,” ujarnya.
Keberadaan docking kapal dinilai krusial bagi nelayan di Labuan yang mayoritas menggantungkan hidup dari melaut. Fasilitas ini seharusnya mempermudah proses perbaikan mesin maupun lambung kapal tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan mengenai langkah perbaikan atau evaluasi dari DKP Provinsi Banten selaku instansi pemberi anggaran. Sementara itu, nelayan setempat berharap pemerintah segera menindaklanjuti agar fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat itu dapat kembali difungsikan.