TANGERANG — Pemerintah Provinsi Banten dan Parlemen Prefektur Mie Jepang semakin serius menjajaki kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan, pertemuan dengan rombongan parlemen asal Jepang itu telah dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada 6 Mei 2025 dan 3 Agustus 2026, dengan agenda utama mematangkan rencana menuju kerja sama setingkat provinsi kembar atau sister province.
Pada pertemuan terakhir, rombongan yang dipimpin Ketua Parlemen Prefektur Mie, Mr. Inagaki, diajak langsung meninjau fasilitas ruang praktik Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Banten di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Kunjungan lapangan itu menjadi kesempatan bagi Banten untuk menunjukkan kesiapan infrastruktur pelatihan tenaga kerja kepada calon mitra internasionalnya.
Andra Soni menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya berhenti pada pelatihan. Pemerintah provinsi menargetkan investasi dari Prefektur Mie dapat mengalir masuk ke Banten, khususnya yang sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Kita perlihatkan fasilitas pelatihan kita, dan kita akan bertahap sampai pada sister province. Kita akan memfasilitasi investor Prefektur Mie untuk masuk ke Provinsi Banten," kata Andra dalam keterangannya, Rabu.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Banten disebut telah menyiapkan kantor promosi khusus guna menarik minat investor asing. "Provinsi Banten sangat terbuka dengan investasi. Tentunya investasi ini yang selaras dengan apa yang dicanangkan presiden, khususnya hilirisasi," tegasnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, menyampaikan bahwa rombongan Parlemen Mie memberikan respons positif atas hasil kunjungan pertama. Fokus utama yang disepakati dalam penjajakan awal ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Virgojanti menilai Banten memiliki modal besar untuk menarik minat investor Jepang. "Provinsi Banten memiliki banyak sumber daya manusia dalam usia produktif," ujarnya. Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan kerja sama bisnis antara kedua daerah akan terus berlanjut ke sektor-sektor lainnya.
Di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menyoroti dua hal utama: kemampuan tenaga kerja beradaptasi dengan mesin industri modern, serta pembiasaan budaya kerja ala Jepang.
"Tantangan ke depan adalah strategi mengimbangi mesin yang digunakan industri saat ini," kata Septo. Ia juga menyebut persoalan kebiasaan sehari-hari menjadi kendala klasik bagi calon pekerja Indonesia di Jepang, seperti budaya antre, tata cara menyeberang jalan, hingga penguasaan bahasa.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Banten tidak hanya mengandalkan BLKI di Serpong. Septo mengungkapkan, pemerintah daerah masih memiliki balai pelatihan kerja lain di Kabupaten Pandeglang dengan lahan yang lebih luas. Jika pihak Prefektur Mie tertarik, balai tersebut bisa dikembangkan untuk pelatihan keahlian spesifik sesuai kebutuhan industri di Jepang.
"Namun itu sudah diberikan pelatihan dan pembiasaan di lembaga pelatihan sebelum dikirim ke Jepang," pungkasnya.