BANTEN — Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan bahwa listrik bukan sekadar penerangan, melainkan investasi sosial yang berdampak luas. Menurutnya, akses energi yang merata akan menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat.
"Kami mendukung penuh berbagai program PLN dalam memperluas akses listrik kepada masyarakat, khususnya melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik dan Program Listrik Desa. Kehadiran listrik merupakan investasi sosial yang memberikan dampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang Syafruddin pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya pemerintah mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan, seiring dengan rencana perpindahan ibu kota negara yang ikut menuntut kesiapan infrastruktur dasar.
Bentang alam Kaltim dan Kaltara yang luas dengan kontur sulit menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PLN. Membangun jaringan listrik di wilayah terpencil membutuhkan biaya besar dan waktu yang tidak singkat, sehingga kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci.
Chaliq menambahkan, pihaknya tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur baru. Penguatan keandalan jaringan distribusi dan digitalisasi layanan pelanggan juga terus berjalan beriringan agar kualitas listrik yang diterima masyarakat semakin baik.
"Kolaborasi dengan Komisi XII DPR RI merupakan bagian penting dalam memperkuat ekosistem pembangunan ketenagalistrikan. Dukungan terhadap program-program strategis PLN memberikan optimisme bagi kami untuk terus memperluas jangkauan layanan serta memastikan masyarakat memperoleh akses listrik yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Chaliq.
Kehadiran listrik diharapkan mengubah wajah ekonomi desa. Rumah tangga yang sebelumnya hanya mengandalkan penerangan seadanya kini bisa membuka usaha kecil, menjalankan alat produksi, atau mengakses informasi digital.
"Listrik adalah enabler pembangunan. Kehadirannya membuka peluang tumbuhnya usaha produktif, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar," ujarnya.
Melalui BPBL, masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik baru secara gratis. Sementara itu, Lisdes menyasar desa-desa yang sama sekali belum tersentuh aliran listrik. Kedua program ini diharapkan mempercepat target rasio elektrifikasi nasional.
Chaliq menutup dengan menegaskan bahwa penguatan elektrifikasi tidak hanya menaikkan kualitas hidup, tetapi juga membuka ruang aktivitas ekonomi yang lebih luas bagi warga Kaltim dan Kaltara. Dukungan dari pemerintah daerah dan DPR RI menjadi modal penting untuk merealisasikan target tersebut. ***