SERANG — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten menjadi forum penetapan arah belanja daerah tahun depan. Deden Apriandhi menyatakan APBD harus diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif keuangan.
Pemprov Banten menekankan bahwa keberhasilan anggaran tidak diukur dari besarnya dana yang dibelanjakan. Tolok ukurnya adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar diterima masyarakat di lapangan.
"Raperda APBD 2027 diarahkan pada sektor belanja yang lebih fokus, efisien, produktif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ukurannya bukan seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat," kata Deden dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten.
Setiap program kerja pemerintah daerah akan dibekali target, penanggung jawab, serta indikator keberhasilan yang terukur. Skema ini dimaksudkan agar evaluasi kinerja anggaran bisa dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan asumsi.
Pemprov Banten menyatakan terbuka terhadap pengawasan dari DPRD maupun masyarakat. Pengawasan itu mencakup tahap penyusunan, pengadaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga kesehatan fiskal dan kualitas pelaksanaan anggaran di lapangan. Warga bisa ikut memantau apakah belanja daerah benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
"Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya akan dilakukan secara terperinci oleh Badan Anggaran DPRD Banten bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama," ujarnya.
Rapat paripurna yang sama juga menetapkan pengesahan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Deden menekankan optimalisasi pendapatan asli daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dua hal lain yang ia soroti dalam konteks itu adalah kepastian hukum dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Ketiganya menjadi prasyarat agar target pendapatan daerah tidak membebani warga dan pelaku usaha.
Bagi warga Banten, arah kebijakan ini menentukan seberapa besar anggaran tahun depan benar-benar berdampak pada layanan dasar. Pembahasan rinci bersama Badan Anggaran DPRD akan menunjukkan program mana yang akhirnya lolos dengan alokasi penuh.