BANTEN — Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta wilayah usaha pertambangan di perairan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dikeluarkan dari kawasan konservasi. Permintaan itu muncul karena TNUK menjadi habitat terakhir badak jawa yang populasinya tersisa kurang dari 50 individu. Evaluasi diminta dilakukan sebelum aktivitas survei atau penambangan berlanjut.
Permintaan tersebut disampaikan Jumhur saat memberi sambutan pada peringatan Hari Pohon Sedunia 2026 di Angke Kapuk, Jakarta Barat. KLH menilai penetapan wilayah usaha pertambangan di sekitar perairan TNUK perlu dievaluasi dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem.
Dalam siaran pers yang diterima detikTravel, Jumhur menegaskan perlindungan Ujung Kulon tidak cukup berfokus pada daratan. Keterhubungan ekosistem pesisir dan perairan di sekitarnya ikut menentukan kelangsungan kawasan.
Mengapa Badak Jawa Jadi Pertimbangan Utama
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies ini berstatus Kritis atau Critically Endangered dengan populasi liar tersisa kurang dari 50 individu di satu kawasan saja.
Berbagai penelitian menunjukkan badak jawa punya karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik. Perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Risiko yang Dikhawatirkan dari Aktivitas Tambang
Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, dan perubahan kualitas perairan. Peningkatan aktivitas manusia di sekitar kawasan juga menjadi sorotan.
KLH mengakui belum ada kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap badak jawa di lokasi WUP yang dimaksud. Meski begitu, potensi risiko itu dinilai perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies.
Surat ke Menteri ESDM dan Nasib Izin Tambang
Jumhur telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meninjau kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. KLH meminta bagian WUP di perairan sekitar TN Ujung Kulon dikeluarkan bila verifikasi keilmuan membuktikan kawasan itu tidak sesuai ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Bila diperlukan, verifikasi spasial dan ekologis terpadu bisa dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait. Tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasil evaluasi jelas.
KLH menyatakan siap memberi dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis. Tujuannya memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Soal Isu Tambang Emas dan Hashim Djojohadikusumo
Jumhur membantah kecurigaan rencana penambangan emas yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo. "Hal itu tidak benar," kata dia.
Menurut Jumhur, adik kandung Presiden itu justru dikenal sebagai pencinta dan pelindung satwa liar, bahkan menggunakan dana pribadinya. Ia juga menegaskan tidak akan memberi persetujuan lingkungan bila PT Antam memperoleh izin menambang di perairan TNUK.
"Mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan? Langkah itu agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan Badak Becula Satu itu," kata Jumhur.
Dampaknya bagi Wisata Ujung Kulon
Bagi traveler, status kawasan konservasi TNUK menjadi acuan sebelum merencanakan kunjungan. Penataan ruang perairan di sekitar taman nasional menentukan kelestarian lanskap yang jadi daya tarik utama, mulai dari padang savana hingga pesisir tempat badak jawa bergerak.
Informasi terkini soal akses, kuota kunjungan, dan aturan masuk TNUK dapat dikonfirmasi ke Balai Taman Nasional Ujung Kulon atau dinas pariwisata setempat sebelum berangkat.