TANGERANG — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mempercepat sejumlah langkah antisipasi banjir di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain normalisasi Sungai Prancis, pemerintah mengerahkan pompa dan menyiapkan pembangunan kolam retensi untuk mencegah genangan mengganggu operasional penerbangan.
AHY meninjau langsung penanganan banjir di kawasan Sungai Prancis, Jumat (6/11). Ia menilai banjir berulang di kawasan tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi nasional.
Menurut AHY, persoalan utama penyebab banjir di kawasan itu adalah sedimentasi dan pendangkalan Sungai Prancis beserta anak sungainya. Kondisi tersebut membuat kapasitas sungai menampung dan mengalirkan air tidak optimal.
Normalisasi terus dilakukan dengan mengerahkan sejumlah ponton excavator untuk mengeruk sedimentasi. Pemerintah juga menyiapkan berbagai jenis pompa, mulai dari pompa stasioner, submersible, hingga pompa bergerak.
“Ini berpengaruh pada on-time performance, pada kelancaran penerbangan kita, dan tentunya akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” ujar AHY.
Penanganan difokuskan pada sejumlah titik rawan genangan, khususnya Kilometer 31 dan Kilometer 33 di sekitar Hotel Pop. Pada titik tersebut, kapasitas saluran crossing inlet dan outlet dinilai perlu ditingkatkan agar aliran air lebih lancar.
AHY menegaskan pembenahan saluran tidak akan cukup tanpa dibarengi normalisasi Sungai Prancis dan anak sungainya. Pemerintah merencanakan kolam retensi di atas lahan sekitar 3,4 hektare untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
“Kalau tidak dinormalisasi anak Sungai Prancisnya, termasuk Sungai Prancisnya, dan ada rencana kita untuk membangun kolam retensi di atas ataupun di luasan bidang 3,4 hektare,” jelasnya.
Penanganan banjir di kawasan tersebut membutuhkan koordinasi lintas wilayah karena melibatkan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Jakarta Barat. AHY menilai sinkronisasi antarpemerintah penting agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain persoalan teknis, status dan ketersediaan lahan untuk kolam retensi masih dibahas bersama Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Banten. “Memang cukup kompleks selalu berurusan dengan lahan. Tapi kita akan kawal dan mudah-mudahan pada saat yang tidak terlalu lama bisa segera bangun karena ini sudah menjadi urgensi,” tegas AHY.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan peninjauan bersama Menko Infrastruktur dilakukan untuk memastikan langkah antisipasi banjir menuju Bandara Soekarno-Hatta berjalan terintegrasi. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan pekerjaan yang sudah dilakukan maupun yang masih direncanakan.
“Harapannya semua yang kita kerjakan ini terintegrasi sehingga hasilnya adalah pengurangan banjir atau tidak terjadinya banjir di kemudian hari di wilayah bandara,” ujar Andra.
Pemprov Banten dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengantisipasi musim hujan. Langkah itu diperlukan menyusul potensi banjir dan longsor yang perlu diwaspadai setelah periode musim kering.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan satu pemerintah daerah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, termasuk DKI Jakarta dan Tangerang Selatan.
“Penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, satu daerah saja, tapi melakukan kolaborasi baik pemerintah daerah, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, serta DKI dan Tangerang Selatan,” katanya.
Pemkot Tangerang terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menangani sejumlah sungai yang berpotensi meluap. Normalisasi dilakukan di beberapa wilayah, mulai dari kawasan timur, tengah, hingga barat Kota Tangerang, salah satunya Kali Ledug.