LEBAK — Sepuluh organisasi relawan yang tergabung dalam Forum Relawan Kemanusiaan Indonesia (FRKI) menyatakan kekecewaan terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak. Surat permohonan audiensi dengan Bupati Lebak yang dikirim sejak 30 April 2026 hingga saat ini belum mendapatkan kepastian jadwal pertemuan.
Padahal, agenda yang diajukan bukan sekadar silaturahmi seremonial. FRKI ingin menyampaikan temuan dan aspirasi masyarakat di bidang pelayanan dasar—kesehatan, pendidikan, hingga persoalan sosial—yang langsung mereka temui saat bertugas di lapangan.
Apa yang Ingin Disampaikan Para Relawan ke Bupati?
Ketua Umum terpilih FRKI, Jaenal Abidin, yang akrab disapa Habib, menegaskan bahwa kelompok relawan bukan pihak yang mencari kepentingan pribadi. Mereka hadir setiap hari membantu warga di berbagai titik di Lebak.
“Relawan kemanusiaan hadir bukan untuk mencari kepentingan pribadi. Kami turun langsung membantu masyarakat setiap hari. Karena itu, mestinya ada ruang komunikasi yang sangat mudah antara pemerintah daerah dengan relawan,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Menurut Habib, keterlambatan respons terhadap surat resmi audiensi justru menimbulkan kesan kurang pedulinya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat bawah. Ia mendesak agar komunikasi antara pemda dan elemen masyarakat, khususnya relawan, dibangun lebih sehat dan terbuka.
10 Organisasi Relawan yang Kecewa
FRKI menaungi sepuluh organisasi relawan yang aktif bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Lebak. Mereka adalah:
- Relawan Sabilulungan
- Salam Seteteh Darah (KSSD)
- RK Garuda Satu Komando
- Sahabat Hati Anak
- Relawan Pembela Masyarakat (RPM)
- Paguyuban KBLB
- Paduluran HK
- Relawan Mathlaul Anwar Care
- Relawan Qudwah Care
- Relawan Peduli Negeri
Kritik yang Mengingatkan soal Kolaborasi
Kritik yang disampaikan FRKI menjadi pengingat bahwa semangat kolaborasi tidak cukup hanya disampaikan dalam slogan. Di tengah banyaknya keluhan warga soal pelayanan publik, relawan kerap menjadi pihak pertama yang mendengar langsung masalah di lapangan sebelum sampai ke meja pemerintah.
FRKI berharap Pemkab Lebak segera memberikan kepastian jadwal audiensi. Mereka menilai kehadiran relawan seharusnya dipandang sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap acara pemerintahan.
