SERANG — Ratusan personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait mengikuti apel kesiapsiagaan yang dipimpin langsung Kapolda Banten Irjen Pol Hengki di halaman Mapolda Banten. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Kapolri, dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di tengah puncak musim kemarau.
Apel yang digelar Senin (3/8/2026) itu turut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, serta perwakilan Korem 064/Maulana Yusuf. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini menandakan karhutla tidak hanya menjadi persoalan aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Pencegahan Lebih Utama daripada Pemadaman
Hengki menekankan bahwa langkah preemtif dan preventif harus dikedepankan sebelum api sempat membesar. Ia meminta seluruh instansi mengintensifkan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah yang rawan terbakar.
"Melalui sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik, kita berharap dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ujarnya di hadapan peserta apel.
Menurutnya, kesiapan personel dan sarana prasarana saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran warga. Karena itu, sosialisasi mengenai bahaya karhutla dan konsekuensi hukumnya menjadi prioritas.
Ancaman Pidana bagi Pembakar Lahan
Kapolda mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah sembarangan. Kebiasaan tersebut dinilai menjadi pemicu utama meluasnya kebakaran saat kemarau.
"Jangan membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah sembarangan. Ada sanksi pidana bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran," tegas Hengki.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain, ia juga meminta dukungan media massa dan media sosial untuk turut menyebarluaskan edukasi pencegahan karhutla kepada khalayak yang lebih luas.
Doa Bersama dan Harapan Hujan Segera Turun
Di akhir arahannya, Hengki mengajak seluruh peserta apel dan masyarakat untuk berdoa agar hujan segera turun. Hal itu dinilai dapat mengurangi potensi kebakaran yang kerap terjadi pada puncak kemarau.
Apel ini menjadi sinyal keseriusan pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mengantisipasi bencana. Dengan koordinasi yang melibatkan BPBD, Basarnas, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, diharapkan respons terhadap karhutla bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
