SERANG — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten Rahmat Rugianto menyebut realisasi peningkatan kawasan kumuh pada 2025 sebanyak 389 unit RTLH, setara dengan target tahun 2026. Usulan yang masuk ke dinasnya sampai kini mencapai sekitar 8.000 unit dan akan diverifikasi satu per satu, termasuk kesesuaian kategori Desil serta luas lahan.
Pemprov Banten menilai pembangunan rumah layak huni tidak berhenti di serah terima kunci. Warga penerima manfaat di dua kelurahan itu diminta ikut merawat fasilitas yang sudah dibangun agar masa pakainya lebih panjang.
Rumah Tidak Layak Huni di Kemanisan dan Sukawana
Di Kelurahan Kemanisan, Pemprov Banten membangun 11 unit RTLH sepanjang 2025. Wilayah tetangganya, Kelurahan Sukawana, mendapat 9 unit dengan sasaran warga yang sudah memenuhi syarat kategori Desil serta status kepemilikan rumah dan tanah.
Kedua kelurahan juga menerima pembangunan jalan lingkungan beserta drainase sekitar 2,4 kilometer. Gubernur Andra Soni menegaskan pembangunan itu sebagian berasal dari usulan anggota DPRD Banten, baik dari kunjungan ke daerah pemilihan maupun aspirasi saat reses.
"Jadi bapak ibu kalau ada keluhan, jika tidak bisa disampaikan kepada gubernur atau wali kota, silahkan sampaikan ke anggota DPRD dari Dapil-nya masing-masing. Insya Allah kita akan tindaklanjuti," kata Andra Soni saat peresmian.
407 Kilometer Jalan Lingkungan Dibangun Sepanjang 2025
Sepanjang 2025, Pemprov Banten membangun jalan lingkungan sepanjang 407,432 kilometer dan drainase lingkungan 75 kilometer. Selain itu berdiri 12 unit toilet umum, 10 unit Posyandu, 22 unit gedung serbaguna, tiga unit masjid, dan 37 unit penerangan jalan umum (PJU).
Rahmat Rugianto menyatakan angka itu bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada warga. Menurutnya, capaian program perlu dilaporkan supaya masyarakat tahu manfaat pajak yang mereka bayar.
"Kalau capaian program yang dilakukan pemerintah itu harus dilaporkan supaya masyarakat tahu, oh ternyata saya tidak sia-sia bayar pajak karena manfaat pembangunannya dirasakan," ujar Andra Soni.
Warga Diminta Ikut Merawat Fasilitas
Andra Soni meminta masyarakat menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Tanpa keterlibatan warga, Pemprov Banten akan sulit melakukan pengawasan terhadap aset yang tersebar di banyak titik.
"Kita sama-sama merawat apa yang sudah baik ini," ucapnya.
Pada acara itu, Andra Soni menyerahkan kunci rumah kepada penerima manfaat dan membagikan ratusan bantuan sembako serta bantuan sosial lain. Ia lalu meninjau hasil pembangunan RTLH, prasarana sarana utilitas (PSU), dan irigasi bersama rombongan.
Peresmian dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, Wakil Ketua DPRD Banten Eko Susilo, Ketua Komisi IV DPRD Banten M Nizar, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten Sofwan Kurnia, Kepala OJK Provinsi Banten Adi Darma, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.
Usulan 8.000 Unit Masuk, Verifikasi Jadi Kunci
Rahmat menyebut backlog kebutuhan rumah layak huni di Banten masih besar. Dinas PRKP berkomitmen mengoptimalkan program yang langsung dirasakan warga lewat sinergi dengan DPRD Banten dan seluruh pemangku kepentingan.
"Usulan yang masuk sampai saat ini sudah mencapai sekitar 8.000. Kita akan lakukan verifikasi secara detail termasuk kesesuaian dengan Desil dan luas lahannya," papar Rahmat.
