SERANG — Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag) Kota Serang Wahyu Nurjamil menyatakan verifikasi dan validasi lapangan dilakukan sebagai bagian dari tahapan sebelum KKMP diusulkan beroperasi. Pemkot Serang juga akan kembali menyurati kementerian terkait setelah adanya arahan terbaru mengenai pengusulan operasional Koperasi Merah Putih.
Wahyu menyampaikan hal itu pada Sabtu 3 Oktober 2026, seusai proses verifikasi terhadap puluhan koperasi yang sudah memenuhi tahapan awal.
Keterbatasan Lahan Jadi Kendala Utama
Dari 67 koperasi yang ditargetkan, proses verifikasi belum dapat dilakukan terhadap seluruhnya. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan.
“Harusnya ada 67. Ya, tapi kan karena ada keterbatasan lahan dan lain-lain, kita masih menunggu juklak dan juknisnya,” katanya.
Pemkot Serang kini menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme pengadaan lahan untuk KKMP. Selain mekanismenya, Pemkot Serang juga masih menunggu kepastian mengenai pihak yang akan bertanggung jawab dalam pengadaan lahan tersebut.
“Apakah pengadaan itu nanti oleh provinsi atau oleh pemerintah kota,” ujarnya.
24 KKMP Masuk Tahapan Pengusulan Operasional
Dengan kondisi tersebut, sebanyak 24 KKMP menjadi kelompok yang lebih dulu masuk tahapan pengusulan operasional. Sementara 43 KKMP lainnya masih menunggu proses lanjutan.
Wahyu menuturkan hasil verifikasi terhadap 24 KKMP itu akan menjadi dasar Pemkot Serang dalam mengajukan usulan operasional kepada pemerintah pusat.
“Nah, nanti dari situ kita juga bersurat lagi karena kemarin baru turun juga dari kementerian bahwa kita nanti akan mengusulkan berkaitan dengan operasional Koperasi Merah Putihnya,” ujarnya.
Pembentukan KKMP Dilakukan Bertahap
Pemkot Serang akan melanjutkan proses pembentukan KKMP secara bertahap sembari menunggu kepastian aturan teknis dan mekanisme penyediaan lahan. Jumlah target 67 koperasi mengikuti jumlah kelurahan yang ada di Kota Serang.
Dari target itu, 24 koperasi telah melewati verifikasi dan validasi lapangan, sedangkan 43 sisanya masih menunggu kesiapan sejumlah persyaratan, termasuk kepastian terkait lahan.
