BANTEN — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menilai pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan mempercepat program hilirisasi serta transisi energi pemerintah. Keyakinan itu disampaikannya usai pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta. Pemerintah menargetkan penggantian bertahap 13 GW pembangkit berbasis diesel menjadi energi surya.
Rosan Roeslani menyampaikan penilaian itu ketika menjelaskan arah program hilirisasi dan transisi energi pemerintah setelah terbentuknya kementerian koordinator yang membidangi kedua sektor tersebut. Menurut dia, keberadaan kemenko membuat pekerjaan menjadi lebih komprehensif.
"Dengan adanya kementerian koordinator untuk hilirisasi dan juga transisi energi, saya yakin akan membuat pekerjaan lebih komprehensif dan lebih mempercepat," kata Rosan seusai pembukaan ISF 2026 di Jakarta, Selasa.
Target 100 GW PLTS dan Penggantian 13 GW Diesel
Rosan mencontohkan program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai salah satu agenda prioritas transisi energi. Dari jumlah itu, sekitar 13 GW kapasitas listrik berbasis diesel akan digantikan secara bertahap dengan energi surya.
"Kurang lebih itu ada 13 gigawatt yang akan kita coba ganti secara bertahap dengan cepat dengan panel surya," ujar dia.
Langkah penggantian pembangkit diesel menyasar wilayah-wilayah yang selama ini bergantung pada genset berbahan bakar fosil. Pembangkit diesel umumnya memasok listrik di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil yang belum tersambung jaringan besar, sehingga biaya produksinya mahal dan emisinya tinggi.
Hilirisasi Sumbang 30 Persen Realisasi Investasi
Di sisi lain, hilirisasi disebut Rosan sebagai salah satu pilar utama penarik investasi karena memungkinkan Indonesia menangkap nilai tambah sumber daya sekaligus memperkuat industrialisasi di dalam negeri. Investasi hilirisasi saat ini menyumbang sekitar 30 persen terhadap total realisasi investasi Indonesia.
Rosan memperkirakan tren tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya program pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menjadi penyumbang terbesar, dengan sekitar 90 persen investasi hilirisasi berada di sektor tersebut menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Posisi BKPM Masih Menunggu Arahan
Terkait posisi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Rosan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah. "Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan," ucap dia.
Mengenai kemungkinan pengaturan tersebut dituangkan melalui peraturan presiden, Rosan menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah. "Ya, kita ikuti saja nanti. Yang penting kita koordinasi selalu baik," tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Bahlil juga tetap menjabat sebagai Menteri ESDM.
Usai dilantik, Bahlil mengatakan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi diarahkan untuk mengonsolidasikan dan mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi serta transisi energi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 2 Oktober 2026 mengatakan pembagian kementerian teknis dalam koordinasi Kemenko baru tersebut masih dibahas pemerintah. Pembagian itu akan dituangkan dalam struktur organisasi dan tata kerja kementerian, sedangkan pembahasannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pembentukan Kemenko ini menentukan seberapa cepat Indonesia mengubah struktur investasinya dari ekspor bahan mentah menjadi produk olahan, sekaligus menguji kesiapan jaringan listrik menyerap 100 GW tenaga surya dalam beberapa tahun ke depan.
