BANTEN — Polda Jawa Tengah mengungkap 59 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pertambangan mineral serta batubara ilegal sepanjang 14 Oktober–13 November 2026, dengan 79 tersangka dan estimasi nilai penyelamatan kekayaan negara Rp50.078.766.928. Warga penerima kuota solar dan pertalite perlu waspada karena modus pembelian berulang memakai QR code dan nomor polisi berbeda ikut menekan jatah subsidi. Rincian perkara dan barang bukti diumumkan langsung oleh Kapolda Jateng dalam konferensi pers di Markas Ditreskrimsus Polda Jateng.
Polda Jawa Tengah dan jajaran menindak penyalahgunaan barang bersubsidi pemerintah serta aktivitas pertambangan mineral dan batubara ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Pengungkapan dilakukan di puluhan kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan barang bukti 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Dari total 59 perkara, 46 di antaranya merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Sisanya terkait aktivitas pertambangan minerba ilegal. Estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan penyalahgunaan subsidi mencapai Rp50.078.766.928.
Modus yang Ditemukan Petugas
Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan membeberkan sejumlah modus yang dipakai pelaku. Pola paling umum adalah membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung lalu dijual kembali.
Pelaku juga memodifikasi tangki kendaraan agar kapasitas penampungan lebih besar. Cara lain: memakai QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, serta menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan lain.
Temuan lain mencakup penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali. Praktiknya termasuk penimbunan, pengangkutan, dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan demi keuntungan pribadi.
Dampak bagi Konsumen Pengguna Solar dan Pertalite
Praktik ini menyasar langsung jatah subsidi yang seharusnya dinikmati konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Pembelian berulang dengan identitas berbeda membuat kuota di sejumlah SPBU cepat habis, sementara BBM hasil tampungan dijual kembali di luar jalur resmi.
Kapolda menegaskan praktik tersebut merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi. "Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi," ujar Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026).
Barang Bukti dan Wilayah Pengungkapan
Pengungkapan tersebar di puluhan wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selain 67 kendaraan dan 63.219 liter BBM bersubsidi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti lain yang terkait perkara pertambangan minerba ilegal.
Kasus pertambangan ilegal masuk dalam rangkaian pengungkapan yang sama karena sama-sama menguras penerimaan negara. Polda Jateng menyebut penindakan akan terus diperkuat bersama instansi terkait.
Yang Perlu Dilakukan Warga
Konsumen yang menemukan pembelian BBM subsidi secara tidak wajar, seperti kendaraan memodifikasi tangki atau pembelian berulang dengan identitas berbeda, dapat melaporkannya ke SPBU setempat atau kepolisian terdekat. Laporan warga membantu petugas memetakan titik rawan penyalahgunaan.
Warga juga diminta tidak membeli solar atau pertalite dari penjual eceran tanpa izin. BBM yang ditampung dan dijual kembali di luar jalur resmi belum tentu sesuai spesifikasi, dan pembelian seperti itu turut memperpanjang rantai penyalahgunaan.
Informasi resmi mengenai perkembangan perkara dapat diakses melalui kanal Polda Jawa Tengah. Waspadai pihak yang mengaku bisa mengurus rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dengan biaya tertentu.
