Sikka – Survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue akan menjadi langkah awal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam menangani krisis air bersih pascagempa. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa tim dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II sudah diminta untuk turun ke lokasi guna melakukan pemetaan tersebut.
Jika ditemukan sumber air yang memadai, air akan diambil melalui sumur bor dan diolah dengan proses filtrasi sebelum bisa dimanfaatkan oleh warga. Selain itu, teknologi desalinasi juga dibuka sebagai opsi tambahan dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Hal ini disampaikan Menteri Dody saat meninjau sejumlah infrastruktur terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (24/8/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago untuk meninjau ruas jalan, tanggul pengaman pantai, titik longsoran, serta sejumlah bangunan yang rusak akibat gempa.
Penyediaan air bersih menjadi prioritas utama yang segera ditangani karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Palue. Menteri Dody mengungkapkan, “Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu.”
Ia menambahkan, “Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih.”
Selain masalah air bersih, Kementerian PU juga akan menyiapkan penanganan abrasi pantai yang berpotensi mengancam fasilitas dan permukiman warga. Desain tanggul penahan pantai akan segera dibuat untuk mengantisipasi kerusakan lebih jauh.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Pemulihan pascagempa juga diarahkan untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana, termasuk penggunaan konstruksi tahan gempa. Masyarakat lokal akan dilibatkan dalam pekerjaan yang bisa dilakukan secara padat karya bersama dukungan pemerintah, TNI, dan Polri.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody memastikan pemulihan Pulau Palue tidak hanya untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa, tetapi juga memperkuat ketangguhan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Upaya tersebut sejalan dengan Sasaran Utama PU 608 yang menempatkan pembangunan infrastruktur untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.