CILEGON — Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan meminta penyesuaian target pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 agar lebih realistis dan terukur. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Cilegon, Selasa (8/9/2026), menyusul realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 45,71 persen dari target awal.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan lebih rendah lagi, baru menyentuh 40,40 persen. Meski begitu, proyeksi total pendapatan daerah dalam perubahan APBD tetap dinaikkan 1,09 persen, dari Rp1,93 triliun menjadi Rp1,95 triliun.
Komponen PAD yang paling disorot DPRD adalah BPHTB. Target penerimaannya dalam perubahan APBD dinaikkan menjadi Rp212,88 miliar dari sebelumnya Rp206,38 miliar.
Angka itu kontras dengan realisasi BPHTB hingga Juni 2026 yang baru mencapai Rp20,511 miliar. Artinya, capaian komponen ini baru sepersepuluh dari target awal.
DPRD juga menyoroti rendahnya penyerapan belanja daerah yang baru mencapai Rp867,56 miliar atau 43,34 persen hingga Juni 2026. Kondisi paling memprihatinkan terjadi pada belanja modal yang realisasinya baru 9,01 persen.
“Ini wajib menjadi catatan evaluasi yang mendalam bagi Pemerintah Kota Cilegon agar memastikan bahwa penataan ulang anggaran dalam perubahan APBD yang nanti akan kita lakukan secara bersama antara Pemerintah Kota dan juga DPRD ini benar-benar difokuskan untuk memperkuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM,” ujar Rizki.
Perwakilan Fraksi Golkar Hidayatulloh mendorong Pemkot Cilegon memperbaiki perencanaan dan proyeksi anggaran berbasis data serta mempercepat realisasi belanja modal.
“APBD bukan sekadar instrumen administrasi pencatatan angka, melainkan manifestasi politik anggaran yang harus responsif, akuntabel, transparan, dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan serta kebutuhan riil masyarakat Kota Cilegon,” kata Hidayatulloh.
DPRD juga mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penguatan UMKM, serta pengembangan sektor jasa.
Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menanggapi pandangan umum fraksi akan menjadi bahan pembahasan Pemkot bersama DPRD dalam penyusunan Perubahan APBD 2026.
“Kita kan juga harus menghormati teman-teman dewan ini kan representatif dari masyarakat. Ya, sudah sangat ditekankan berkali-kali bahwa setiap rupiah itu harus bermanfaat buat masyarakat,” ujar Fajar.
DPRD pada prinsipnya menerima Raperda tentang Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut melalui Komisi dan Badan Anggaran dengan sejumlah catatan terkait pendapatan, belanja daerah, pembiayaan, hingga indikator pembangunan.