SERANG — Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang Ajat Sudrajat menyatakan pihaknya terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Distribusi dilakukan setiap hari, mengacu pada permohonan yang masuk serta hasil survei di lapangan.
Selain BPBD, bantuan air bersih datang dari sejumlah organisasi dan perangkat daerah (OPD), termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang. Perusahaan swasta juga ikut berkolaborasi melakukan drop air bersih.
Hasil pemetaan dan survei BPBD menunjukkan hampir 20 kecamatan membutuhkan pasokan air bersih. Wilayah pesisir di bagian utara tercatat sebagai daerah paling terdampak.
Kekeringan kini mulai meluas ke wilayah pegunungan. "Sekarang ini dampaknya sudah merambah ke daerah pegunungan juga. Nanti saya kasih rekap hasil pendistribusian yang sudah kita lakukan," kata Ajat.
Ajat menjelaskan, kekeringan terjadi akibat minimnya curah hujan yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir 2026. Kondisi itu diperparah berkurangnya debit air dari wilayah hulu hingga hilir.
"Makanya serapan air yang ada di wilayah kita di hilir semakin kekurangan dan kering," ujarnya.
BPBD Kabupaten Serang memetakan sejumlah lokasi yang membutuhkan pembangunan sumur bor. Langkah itu disiapkan sebagai solusi memenuhi kebutuhan air masyarakat saat musim kemarau.
Jumlah titik sumur bor belum ditentukan karena proses pemetaan masih berjalan. "Belum tahu jumlahnya berapa, lagi kita petakan. Mudah-mudahan di usulan nanti di 2027 kita masukkan," kata Ajat.
Untuk penanganan kekeringan saat ini, BPBD Kabupaten Serang masih mengandalkan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengajuan dana tersebut sedang diproses.
Ajat menyebut anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) baru dapat digunakan apabila status siaga darurat meningkat menjadi tanggap darurat. "Sekarang itu kita hanya bisa menggunakan DSP (Dana Siap Pakai) dari BNPB pusat. Ini sedang berproses kita ajukan," tandasnya.
BPBD memastikan distribusi bantuan air bersih tetap dilakukan secara rutin sesuai kebutuhan warga dan hasil verifikasi di lapangan. Warga yang membutuhkan pasokan dapat mengajukan permohonan untuk disurvei petugas.