BANTEN — Data impor yang dihimpun Kemenperin menunjukkan persaingan di segmen kendaraan niaga kian ketat. Dari total 15.850 unit yang masuk pada semester pertama 2026, pangsa terbesar berasal dari merek Jepang dengan 32,9 persen. India dan China menguntit dengan porsi masing-masing 31,8 persen dan 31,4 persen, sementara sisanya 3,9 persen dari merek lain.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menyebut situasi ini memerlukan perhatian serius.
"Di tengah capaian positif, industri kendaraan niaga Indonesia menghadapi meningkatnya persaingan dari produk impor yang masuk ke pasar domestik dengan harga kompetitif," kata Setia di pabrik Isuzu, Karawang, Senin (20/7).
Empat Risiko Jika Impor Kendaraan Niaga Tak Dikendalikan
Setia memaparkan empat risiko yang mengintai industri dalam negeri jika serbuan produk CBU murah terus berlanjut tanpa penanganan yang tepat. Pertama, utilisasi kapasitas produksi pabrik-pabrik lokal berpotensi turun. Kedua, peluang meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produk otomotif semakin menyempit.
"Lalu keberlanjutan investasi semakin tertekan, serta risiko pemutusan hubungan kerja semakin meningkat," ucap Setia.
Langkah Strategis yang Harus Segera Diambil
Menghadapi ancaman tersebut, Kemenperin mendorong pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang mendukung iklim usaha sehat dan berkeadilan. Salah satu yang ditekankan adalah perlunya harmonisasi kebijakan fiskal dan non-fiskal sebagai instrumen pengendalian impor yang efektif.
Kebijakan itu, kata Setia, harus tetap selaras dengan komitmen perdagangan internasional yang telah diikat Indonesia.
Pelaku Industri Juga Diminta Berbenah
Tak hanya pemerintah, pabrikan dalam negeri juga diminta mengambil sikap. Setia mendorong pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong inovasi guna memperbaiki kualitas produk serta daya saing global.
"Pertahankan juga pangsa pasar domestik dan memperluas penetrasi pasar ekspor," tutup Setia.
