BANTEN — Pertemuan antara Menkeu dan Kepala BP BUMN itu membahas sejumlah isu strategis yang selama ini menggantung. Selain nasib pengelolaan KCJB, pembahasan juga mencakup penyempurnaan regulasi perpajakan untuk mendukung konsolidasi BUMN dan mekanisme pendanaan proyek strategis nasional.
Menkeu menegaskan, pengalihan pengelolaan KCJB nantinya akan dipegang oleh salah satu special mission vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Skema ini disiapkan agar operasional kereta cepat tetap berkelanjutan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
"Prosesnya akan kita percepat. Mudah-mudahan pertengahan September proses pengalihan pengelolaan KCJB sudah selesai," ujar Menkeu kepada awak media usai pertemuan.
Regulasi Pajak untuk Dorong Konsolidasi BUMN
Dalam forum yang sama, kedua pihak sepakat mempercepat penyempurnaan aturan perpajakan. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memberi kepastian hukum bagi proses restrukturisasi dan konsolidasi badan usaha milik negara. Dengan kepastian itu, transformasi BUMN diharapkan berjalan lebih efektif dan efisien.
Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan BP BUMN. Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk memastikan setiap kebijakan transformasi berjalan tepat waktu dan akuntabel.
Mengapa Percepatan Ini Penting?
Lambatnya penyelesaian isu lintas kementerian kerap menjadi ganjalan bagi kinerja BUMN. Dalam pertemuan itu, Menkeu dan Kepala BP BUMN juga membahas penguatan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tidak tersendat. Sejumlah agenda strategis lain turut dibahas, termasuk penyelesaian mekanisme pendanaan atas komitmen pemerintah pada proyek strategis nasional.
"Kita mendukung proses transformasi agar BUMN tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, pertumbuhan tersebut juga akan memberikan manfaat bagi negara dan semakin memperkuat kondisi fiskal," tegas Purbaya.
Pemerintah berkomitmen mempercepat penyelesaian berbagai agenda strategis dengan tetap berpegang pada prinsip tata kelola yang baik. Langkah ini diambil agar BUMN tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan keuangan negara.
