SERANG — Asesmen penataan kawasan kumuh Domas akan dijalankan pada tahun ini. Setelah MoU diteken, Pemkab Serang bersama dua mitra itu akan melewati sejumlah tahapan lanjutan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyebut pertemuan dengan kedua lembaga tersebut bukan yang pertama. Sebelumnya, Habitat Kemanusiaan Indonesia dan Komida telah melakukan survei di lokasi yang sama.
"Ini adalah kali kedua pertemuan kami, yang pertama dari Yayasan Habitat Kemanusiaan dan Komida, telah melakukan survei dan ini tindak lanjut setelah melakukan survei yang pertama," kata Ratu Zakiyah.
Masih Ada Sekitar 160 Kawasan Kumuh di Kabupaten Serang
Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Serang mencatat masih ada sekitar 160 kawasan kumuh yang tersebar di wilayah itu. Domas menjadi salah satu yang masuk daftar penanganan.
"Harapannya tentu kita ingin kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Serang terus berkurang. Saya mendapat informasi dari Pak Kadis perkim, itu masih ada sekitar 160an lagi kawasan kumuh. Salah satunya adalah Domas," ujarnya.
Ratu Zakiyah menyatakan target akhirnya adalah menghapus status kumuh dari kawasan-kawasan tersebut, bukan sekadar memperbaiki tampilan permukaan.
Warga Domas Tinggal di Sempadan Sungai, Akan Direlokasi
Penataan Domas menyasar warga yang selama ini tinggal di bantaran sungai. Menurut Bupati, lokasi itu termasuk sempadan yang seharusnya bebas dari bangunan.
"Karena yang saat ini kita ketahui, terutama yang ada di Domas ini, mereka tinggal di sempadan sungai yang seharusnya tidak boleh ditinggali. Dan itu kan juga termasuk bangunan liar," katanya.
Pemkab Serang menyiapkan tempat relokasi bagi warga selama proses penataan berlangsung. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC3) turut dilibatkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai sesuai peruntukannya.
Kawasan hasil penataan ditargetkan menjadi permukiman layak huni, sehat, dan aman bagi penghuninya. Pemkab juga membuka ruang kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan kementerian di pusat yang menangani perumahan rakyat.
Komida Biayai Pengadaan Tanah, Warga Cicil dengan Skema Khusus
Ketua Komida Sugeng Triyono menjelaskan peran lembaganya dalam kerja sama ini sebagai pihak pembiayaan, khususnya untuk pengadaan tanah. Warga penerima manfaat nantinya menjadi anggota Komida dan mendapat pendampingan dari sisi pembiayaan.
"Sebagai nanti mengambil alih untuk pembiayaan, karena tanah ini kan perlu ada yang membiaya, dan komida mengambil peran di situ. Masyarakat yang nanti menerima manfaat akan jadi anggota komida dan kita akan bantu dari sisi pembiayaannya," kata Sugeng.
Skema cicilan disesuaikan dengan kapasitas bayar masing-masing warga. Berdasarkan pengalaman Komida sebelumnya, tenor cicilan bisa berkisar 3–4 tahun hingga 5 tahun, dengan besaran yang baru diketahui setelah asesmen.
"Kalau pengalaman sebelumnya bisa 3-4 atau bisa 5 tahun. Dengan besarannya nanti tergantung. Kita kan perlu asesmen nih. Berapa rata-ratanya, kemudian ada subsidi juga dari pemerintah," ujarnya.
Rumah untuk Warga Domas Disebut Hibah dari Habitat Indonesia
Perwakilan Habitat Kemanusiaan Indonesia, Handoko Ngadiman, menyebut pola penataan yang dipakai Pemkab Serang berbeda dari kebanyakan daerah. Relokasi biasanya memindahkan warga jauh dari pusat kegiatan ekonomi mereka.
"Kami melihat bahwa ini sebuah contoh yang akan bisa jadi sangat baik karena penandatanganan kawasan kumuh di Indonesia menurut kami tantangan tersendiri. Karena biasanya mereka akan direlokasi ke tempat yang jauh dari tempat ekonomi mereka," kata Handoko.
Dalam skema ini, tanah dibeli melalui cicilan warga dengan subsidi dari pemerintah, sementara pembangunan rumah merupakan hibah dari Habitat Kemanusiaan Indonesia bersama mitra-mitra melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.
"Yang kedua adalah rumah, itu adalah hibah dari habitat kemanusiaan Indonesia bersama dengan mitra-mitra kami untuk corporate social responsibility," tegasnya.
Habitat berharap pola kolaborasi ini bisa menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa. Tahapan berikutnya menunggu hasil asesmen yang akan menentukan besaran cicilan, bentuk subsidi, dan jadwal relokasi warga Domas.
