JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan itu disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati, sekaligus menghormati pilihan yang diambil Gibran. Menurutnya, langkah Gibran menunjukkan sikap kesatria dan tanggung jawab sebagai negarawan.
Gibran Serahkan Surat Langsung ke Prabowo dan Pimpinan MPR
Gibran berkunjung ke Istana Merdeka pada pukul 10.15 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Setelah bertemu Prabowo, Gibran menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI guna menyampaikan surat yang sama secara langsung.
"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Prabowo.
Persoalan Dokumen Pendidikan Jadi Latar Pengunduran Diri
Prabowo menjelaskan, keputusan Gibran diambil di tengah persoalan terkait persyaratan dan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari dinamika hukum. Gibran menilai dirinya telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, tetapi sistem pendidikan di luar negeri memiliki perbedaan dengan sistem di Indonesia.
Menurut Prabowo, muncul persoalan terkait kesesuaian sejumlah persyaratan dalam sistem konstitusional Indonesia. Atas pertimbangan itu, Gibran memilih mundur demi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
Dampak ke Pemerintahan dan Langkah Selanjutnya
Pengunduran diri Gibran meninggalkan kursi Wakil Presiden kosong di tengah periode pemerintahan Prabowo. Mekanisme pengisian jabatan tersebut sepenuhnya mengikuti ketentuan konstitusi dan proses politik di MPR.
Prabowo tidak merinci jadwal maupun nama kandidat pengganti dalam keterangan pers tersebut. Ia menegaskan hanya menghormati keputusan Gibran dan menyerahkan proses lanjutan kepada lembaga negara yang berwenang.
