Pencarian

Komisi II DPR Sebut Pengelolaan ASN dan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Layak Jadi Percontohan Nasional

Senin, 16 November 2026 • 07:16:01 WIB
Komisi II DPR Sebut Pengelolaan ASN dan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Layak Jadi Percontohan Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memimpin rombongan dalam kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota Tangerang.

KOTA TANGERANG — Rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Aria Bima diterima Wali Kota Tangerang Sachrudin di Ruang Rapat Akhlakul Karimah. Evaluasi mencakup empat aspek: standar pelayanan, pengaduan masyarakat, aparatur dan pengawasan internal, serta pembangunan Zona Integritas.

Meritokrasi ASN Dinilai Paling Menonjol

Aria menyoroti pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Tangerang. Menurut dia, peningkatan keterampilan teknis maupun nonteknis aparatur menjadi fondasi penting perbaikan kualitas pelayanan.

“Menurut catatan kami, yang layak menjadi percontohan adalah pengelolaan SDM melalui proses meritokrasi serta pengembangan SDM yang berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang,” ungkap Aria.

Sinergi Lintas Instansi Kurangi Ego Sektoral

Komisi II juga mencatat koordinasi Pemkot Tangerang dengan instansi vertikal seperti ATR/BPN, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Politisi PDI Perjuangan itu menilai kerja lintas sektor semacam ini mempercepat penyelesaian kebutuhan pelayanan warga.

Perhatian lain diarahkan ke Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan layanan berbagai instansi. Digitalisasi pengaduan masyarakat dinilai membuat laporan warga tertangani lebih cepat dan terkoordinasi.

“Saya juga melihat ada satu peningkatan yang berkaitan dengan pelayanan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, yakni Mal Pelayanan Publik, termasuk integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat. Nah, pelayanan terpadu inilah yang menarik untuk dijadikan percontohan,” tuturnya.

Ukuran Keberhasilan: Manfaat, Bukan Jumlah Inovasi

Sachrudin menegaskan komitmen Pemkot Tangerang menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, arah kebijakan itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wali Kota menyebut keberhasilan pelayanan tidak ditentukan banyaknya inovasi, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” tutur Sachrudin.

Harapan Rekomendasi untuk Reformasi Birokrasi

Melalui kunjungan kerja ini, Sachrudin berharap Pemkot Tangerang memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait.

“Melalui kunjungan kerja ini, kami harap memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.

Kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah pada masa sidang berjalan.

Follow bantenvoice.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: vivabanten.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks