KOTA TANGERANG — Veri Montana menilai jumlah personel Satlinmas yang mencapai lebih dari 56 ribu orang merupakan potensi besar untuk membangun sistem perlindungan yang dekat dengan warga. Menurutnya, keberadaan Satlinmas di tingkat RT dan RW menjadi ujung tombak mendeteksi potensi gangguan ketertiban, konflik sosial, hingga situasi darurat di lingkungan permukiman.
“Satlinmas merupakan mitra pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban lingkungan, memberikan perlindungan masyarakat, serta membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pengurus RT dan RW perlu terus dilakukan,” ujar Veri.
Bukan Pengganti TNI-Polri, tapi Unsur Pendukung Pemda
Veri menegaskan Satlinmas bukan pengganti tugas TNI maupun Polri. Posisinya adalah unsur pendukung pemerintah daerah sesuai kewenangan yang melekat.
Karena itu, ia mendorong pelatihan berkala bagi anggota Satlinmas. Materi yang perlu dibekukan mencakup komunikasi sosial, penanganan konflik, pertolongan pertama, hingga prosedur keadaan darurat.
Seragam hingga Perlindungan Selama Bertugas Jadi Sorotan
Selain pembinaan SDM, Veri meminta Pemkot Tangerang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana operasional Satlinmas. Fasilitas yang dimaksud mencakup seragam, kartu identitas anggota, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, hingga perlindungan selama bertugas di lapangan.
“Kami menilai besarnya jumlah personel harus diimbangi dengan kualitas dan kesiapan mereka di lapangan. Perlu ada pemetaan kebutuhan Satlinmas di setiap kecamatan dan kelurahan, sehingga kebijakan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat,” jelasnya.
Pemetaan itu, lanjut Veri, menjadi dasar agar alokasi anggaran tidak salah sasaran. Setiap kecamatan dan kelurahan dinilai punya karakter kebutuhan berbeda, tergantung kondisi lingkungan dan potensi gangguan yang dihadapi.
Sinergi Satpol PP, BPBD, Kecamatan, dan Kelurahan Perlu Diperjelas
Veri meminta sinergi lintas perangkat daerah diperjelas, khususnya antara Satpol PP, BPBD, kecamatan, dan kelurahan. Mekanisme koordinasi di lapangan perlu punya alur yang jelas agar Satlinmas tidak bergerak sendiri saat terjadi keadaan darurat.
“Anggota Satlinmas juga perlu dibekali kemampuan dasar evakuasi, pertolongan pertama, dan penyampaian informasi kebencanaan. Kami ingin memastikan Satlinmas menjadi kekuatan perlindungan masyarakat yang profesional, terlatih, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ungkapnya.
Kemampuan evakuasi dan pertolongan pertama dinilai krusial karena Satlinmas biasanya menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi sebelum bantuan lanjutan datang. Kesiapan anggota di menit-menit awal kerap menentukan dampak suatu kejadian.
Evaluasi Berkala untuk Ukur Efektivitas Kerja
Evaluasi berkala dinilai penting untuk mengukur efektivitas kerja Satlinmas sekaligus mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Tanpa evaluasi, pembinaan berisiko berjalan tanpa arah dan sulit diukur hasilnya.
“Semakin besar kekuatan Satlinmas yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan mereka mendapatkan pembinaan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Keamanan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana harus dibangun melalui kolaborasi, bukan hanya mengandalkan jumlah personel,” tutupnya.