SERANG — Rencana pemindahan 136 rumah di bantaran Irigasi Domas, Kecamatan Pontang, memang sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana, mengungkapkan bahwa alokasi dana sempat dialihkan untuk penanganan pasca-banjir di Sumatera dan Aceh.
Meskipun anggaran tersendat, Okeu memastikan seluruh kelengkapan administrasi proyek sudah selesai. Master Plan, Detail Engineering Design (DED), hingga dokumen analisis dampak lalu lintas (Amdalalin) telah rampung dan siap diajukan kembali pada tahun depan.
Pemerintah daerah tidak bisa membeli lahan untuk dihibahkan langsung ke warga. Aturan itulah yang mendorong DPRKP menggandeng NGO Habitat for Humanity Indonesia. Skema yang ditawarkan adalah pembentukan koperasi warga yang akan menjadi jembatan dengan perbankan.
"Koperasi inilah yang berhubungan dengan perbankan. Koperasi yang membeli lahan, kemudian menjual kembali kepada masyarakat dengan cara dicicil. Nanti pembangunan rumahnya dibantu oleh Habitat," kata Okeu di Serang, Kamis.
Saat ini sudah tersedia lahan seluas sekitar 8.000 meter persegi di dekat lokasi yang siap dibeli. Sebagai alternatif kedua, DPRKP akan mengusulkan program baru kepada Bupati Serang berupa bantuan stimulan kepemilikan lahan senilai Rp5 juta hingga Rp10 juta per kepala keluarga. Stimulan ini dirancang untuk melengkapi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rutilahu yang selama ini memberikan Rp25 juta untuk pembangunan fisik rumah.
Okeu menambahkan, sosialisasi kepada warga penghuni bantaran irigasi sudah dilakukan. Mereka menyadari bangunan berdiri di atas tanah negara dan menyatakan kesiapan direlokasi. Rencananya, bekas permukiman tersebut akan disulap menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), sesuai dengan master plan yang telah disusun.
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Serang terus berinovasi mencari sumber pembiayaan dari berbagai lembaga donor. Selain Habitat for Humanity yang memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) global, pihak dinas juga tengah menjajaki komunikasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi untuk membantu menyukseskan program penataan kawasan permukiman ini.