SERANG — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa insentif fiskal Rp2 miliar yang diraih Pemprov Banten dari Kemendagri merupakan hasil dari konsistensi kebijakan pembiayaan kreatif. Dalam keterangannya di Serang, Jumat, ia menyebut penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menggali potensi daerah guna membiayai pembangunan.
"Alhamdulillah, Provinsi Banten mendapat penghargaan Creative Financing. Kami mengucapkan syukur atas apresiasi ini, dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mencari serta mengembangkan potensi daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan," kata Andra Soni.
Salah satu implementasi nyata dari skema pembiayaan kreatif tersebut adalah Program Sekolah Gratis. Kebijakan ini berhasil membiayai pendidikan bagi 60.705 siswa yang tersebar di 801 SMA, SMK, dan Sekolah Khsusus (SKh) swasta di Banten.
Andra menyebut keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah dengan pihak sekolah swasta. Ke depan, program unggulan ini akan diperluas hingga mencakup pembiayaan untuk jenjang Madrasah Aliyah.
"Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga dorongan untuk terus menjaga konsistensi kebijakan. Prinsipnya, bagaimana suatu kebijakan dijalankan secara konsisten untuk hasil yang maksimal," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa ajang apresiasi ini digelar di enam regional untuk menciptakan iklim kompetisi yang lebih berkeadilan. Penilaian didasarkan pada data terbuka yang dapat diakses publik, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kategori yang dinilai meliputi penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, inflasi, dan pembiayaan kreatif. Untuk kategori terakhir, kata Tito, penilaian difokuskan pada seberapa kreatif daerah dalam mengelola keuangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Untuk creative financing, dinilai siapa yang lebih kreatif dalam menangani dan mengelola keuangan, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah," jelas Tito.
Melalui insentif fiskal Rp2 miliar ini, Tito berharap lahir kompetisi sehat antarkepala daerah sekaligus memacu peningkatan kinerja pelayanan publik dan pembangunan di seluruh Indonesia.