BANTEN — Warga Pulau Masalembu masih bergantung pada genset pribadi dengan biaya operasional tinggi. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar proyek elektrifikasi PT PLN segera masuk ke pulau terluar itu. “Kami akan kawal agar layanan listrik negara bisa dinikmati masyarakat kepulauan,” ujar Ahmad Juhairi, anggota DPRD Fraksi NasDem, dalam forum reses.
Pelabuhan Rusak Hambat Logistik, Jalan Poros Timur Minta Diakui Daerah
Selain listrik, perbaikan Pelabuhan Masalembu menjadi prioritas. Infrastruktur ini merupakan urat nadi distribusi sembako dan BBM. Warga juga mendesak agar jalan poros wilayah timur yang melintasi Kampung Mandar dan Labusadak dikembalikan statusnya sebagai jalan kabupaten. “Kalau statusnya jelas, pemeliharaan jadi tanggung jawab pemda, bukan lagi swadaya warga,” tambah Juhairi.
Pupuk Subsidi Bocor Harga, Nelayan dan Petani Minta Pengawasan Ketat
Harga pupuk bersubsidi yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di kios penyalur ikut disorot. Warga meminta Dinas Pertanian Sumenep memberi sanksi tegas kepada pengecer nakal. Sementara itu, usulan pembangunan pos keamanan laut (poskamla) yang melibatkan TNI AL dan Polri juga mengemuka. Tujuannya mencegah penangkapan ikan destruktif yang merusak ekosistem.
Transparansi Anggaran Jadi Syarat, Warga Tak Mau Proyek Asal Jadi
Dalam forum yang sama, warga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan APBD dan APBDes. Mereka meminta perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran dilakukan terbuka. “Reses adalah ruang sakral untuk kritik dan evaluasi. Dari sinilah kami dasar memperjuangkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan,” tegas Juhairi.
Politisi Partai NasDem itu berjanji akan membawa seluruh aspirasi ini ke rapat-rapat komisi DPRD. Ia menegaskan pembangunan Masalembu tidak boleh tertinggal dari wilayah daratan Sumenep. “Potensi kelautan di sini besar, tapi listrik dan pelabuhan masih jadi tembok penghalang,” pungkasnya.
