JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut kenaikan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menjadi 77,89 pada 2025 sebagai capaian yang patut disyukuri. Angka ini naik 1,42 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 76,47.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin saat memberikan sambutan pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta, Senin (17/08/2026). Menurutnya, tren positif ini harus dirawat, bukan justru menjadi alasan untuk saling bermusuhan.
"Jadikan agama dan nilai-nilainya sebagai jalan untuk saling menguatkan dan memberikan makna kehidupan," pesan Nasaruddin sebagaimana dilansir laman kemenag.go.id.
Indeks Kesalehan Umat Beragama 2025 Tembus 84,61
Selain IKUB, Kementerian Agama juga mencatat Indeks Kesalehan Umat Beragama 2025 mencapai 84,61. Nasaruddin menekankan bahwa capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka statistik semata.
Ia menginginkan nilai kesalehan itu diwujudkan dalam kehidupan nyata, terutama melalui sikap saling menguatkan dan memberikan manfaat bagi sesama. "Agama harus menjadi sumber pencerahan, kedamaian, serta kemaslahatan," sambungnya.
Kerukunan Jadi Modal Dasar Pembangunan Nasional
Nasaruddin menilai kerukunan merupakan modal dasar pembangunan. Tanpa kondisi yang harmonis, bangsa Indonesia akan sulit bertumbuh dan maju di tengah keberagaman yang dimiliki.
Ia pun mengajak seluruh umat beragama memperkuat empati dan solidaritas. Ajakan ini ditujukan secara khusus untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah.
"Mari kita ulurkan tangan untuk peduli dan membantu korban gempa. Inilah agama yang hadir, yang tidak hanya bicara tentang langit, tetapi juga bekerja untuk bumi," kata Menag.
Rumah Ibadah Diminta Jadi Ruang yang Menenteramkan
Di akhir sambutannya, Nasaruddin mengingatkan agar rumah ibadah serta lembaga pendidikan keagamaan menjadi ruang yang menenteramkan. Tempat-tempat tersebut diharapkan mampu menumbuhkan ilmu dan akhlak bagi generasi penerus.
Pesan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah menjaga toleransi di daerah-daerah yang baru saja dilanda bencana, sekaligus memperkuat kohesi sosial pasca-pemilu.
