CILEGON — Sebanyak 43 Koperasi Kelurahan (KKMP) di Kota Cilegon masih menunggu kepastian operasional gedung dan gudang yang telah dibangun pemerintah pusat. Kendala administrasi dan finansial membuat fasilitas senilai miliaran rupiah itu belum bisa dimanfaatkan pengurus untuk kegiatan usaha.
Suhendi mengungkapkan, hingga saat ini belum ada serah terima resmi aset dari pemerintah pusat kepada pengurus koperasi maupun Dinas Koperasi. Kondisi ini membuat pengurus tidak berani mengambil langkah pemanfaatan ruang karena status kepemilikan dan pengelolaan belum jelas.
Biaya Listrik Jadi Beban Berat Pengurus Koperasi
Selain persoalan legalitas, pengurus koperasi juga dihadapkan pada biaya operasional yang tidak sedikit. Tagihan listrik dasar untuk satu gedung saja mencapai Rp 1,5 juta per bulan, belum termasuk biaya pemakaian ketika perangkat elektronik seperti AC, chiller, dan freezer dinyalakan penuh.
“Beban operasionalnya cukup besar. Kalau belum buka usaha yang ada keuntungan untuk biaya operasional listrik, ya belum dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita berharap ada bantuan dana untuk subsidi listrik nantinya,” ujar Suhendi saat memberikan keterangan, Rabu (26/8/2026).
Fasilitas Penunjang Sudah Tiba di Lokasi
Meski gedung belum beroperasi, pendistribusian fasilitas penunjang justru terus berjalan. Dinas Koperasi mencatat sejumlah kendaraan dan perlengkapan sudah dikirim ke masing-masing kelurahan.
- 9 unit truk dan 9 unit mobil pick-up merek Mahindra untuk distribusi logistik.
- 9 unit motor roda tiga untuk operasional antar-jemput barang.
- Rak, etalase display, meja resepsionis, dan pendingin ruangan (AC) untuk kelengkapan interior.
Inkubasi 43 Koperasi Kelurahan Masih Berjalan
Sambil menunggu kepastian pemanfaatan gedung, Dinas Koperasi memfokuskan diri pada pembinaan manajemen. Sebanyak 43 KKMP tengah menjalani masa inkubasi dan diawasi langsung oleh tim di masing-masing wilayah.
“Sekarang sedang berjalan inkubasi untuk 43 KKMP tersebut. Laporan ringkasan untuk semester awal sudah kami terima dan sudah terlihat progres dari koperasi di tiap kelurahan,” tutup Suhendi.
Kegiatan inkubasi saat ini masih menggunakan dana mandiri dari masing-masing koperasi. Suplai barang dari pusat untuk operasional lanjutan masih dinantikan agar program koperasi kelurahan bisa berjalan optimal.
