SERANG — Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Banten tahun 2027 diprediksi menyempit. Pendapatan daerah hanya ditargetkan Rp 9,51 triliun, lebih rendah ketimbang proyeksi sebelumnya yang menyentuh Rp 10,5 triliun.
Andra Soni mengungkapkan, salah satu penyebab utama adalah menurunnya potensi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peralihan masyarakat ke kendaraan listrik disebutnya menggerus pendapatan dari sektor ini.
Insentif Kendaraan Listrik Menggerus PAD Banten
“Ya sekarang pendapatan utama kita kan sebenarnya dari pendapatan pajak kendaraan bermotor. Nah, tingkat pembelian kendaraan bermotor kita sekarang ini banyak yang listrik,” kata Andra di Serang.
Menurut Gubernur, gencarnya insentif dari pemerintah pusat untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik turut berdampak pada realisasi PKB. Padahal, sektor ini selama ini menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten.
Waduk Karian dan Sindangheula Jadi Andalan Baru
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Banten mulai memutar otak mencari sumber pemasukan alternatif. Sektor yang bakal digenjot adalah Pajak Air Permukaan (PAP).
“Kita punya potensi air, kita ada Waduk Karian, kita ada Sindangheula yang saat ini belum dioptimalkan dan kita akan berupaya ini supaya bisa maksimal,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan sumber daya air, pemerintah daerah juga akan mendorong pemanfaatan aset-aset milik daerah agar lebih produktif dan memberikan kontribusi terhadap kas daerah.
Belanja Daerah Hampir Setara Pendapatan
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 9,51 triliun. Rinciannya, PAD menyumbang Rp 6,95 triliun, pendapatan transfer Rp 2,56 triliun, dan hibah Rp 6,57 miliar.
Dari total PAD tersebut, pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp 6,38 triliun. Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp 9,50 triliun.
Artinya, selisih antara pendapatan dan belanja hanya sekitar Rp 13,39 miliar. Ruang fiskal yang tipis ini pun harus dipakai untuk menutup pengeluaran pembiayaan yang mencapai Rp 188,50 miliar.
Pengeluaran pembiayaan itu antara lain dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 138,50 miliar dan penyertaan modal daerah senilai Rp 50 miliar.
