TANGERANG — Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis memimpin langsung penyerahan sertipikat di Desa Sukatani, didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Hermawan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Fahmi. Rombongan lebih dulu meninjau rumah-rumah penerima Program Bedah Rumah sebelum menyerahkan dokumen legalitas tanah kepada warga.
Kegiatan itu menggabungkan dua urusan yang selama ini berjalan terpisah: perbaikan fisik hunian dan kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Warga penerima bedah rumah kini memegang sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Apa Syarat Mengurus Sertipikat Tanah
Dalam kesempatan yang sama, Harison memberikan edukasi soal prosedur pendaftaran tanah kepada warga Sukatani. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP atau identitas diri, Kartu Keluarga, SPPT/PBB, serta alas hak atas tanah.
Alas hak tersebut dapat berupa girik, Letter C, maupun akta hibah. Harison menyebut proses penyelesaian pendaftaran ditargetkan paling lama dua bulan, bergantung pada kelengkapan persyaratan yang berlaku.
800 Ribu Rumah Banten Belum Layak Huni
Data Badan Pusat Statistik menempatkan Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah dengan beban perumahan cukup besar. Jumlah rumah tidak layak huni di provinsi ini mencapai sekitar 800 ribu unit.
Kabupaten Tangerang menyumbang angka terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit. Kondisi itu membuat sinergi lintas sektor jadi keharusan, tidak hanya untuk memperbaiki fisik bangunan tetapi juga menguatkan status hukum tanah yang ditempati warga.
Target Nasional 400 Ribu Unit Rumah
Program Bedah Rumah 2026 menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Penyerahan sertipikat di Sukatani menjadi bagian dari dukungan BPN terhadap program tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengimbau masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan bedah rumah dan mendokumentasikan prosesnya. Pengawasan warga dinilai penting untuk mencegah kesalahan pelaksanaan maupun potensi kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Pelayanan Pertanahan Didekatkan ke Kampung
BPN menyatakan komitmennya mendekatkan layanan pertanahan langsung ke permukiman warga. Selain sertipikasi, instansi itu mendukung peningkatan kesejahteraan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Bagi warga Sukatani, hasilnya konkret: rumah yang lebih layak ditempati sekaligus tanah yang statusnya jelas di atas kertas. Dua hal yang selama bertahun-tahun jadi sumber sengketa di banyak kampung.