Serang — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa May Day 2026 di Perempatan Ciceri dengan mengangkat dua isu strategis sekaligus: krisis pendidikan dan nasib buruh. Aksi yang diikuti 380 hingga 400 peserta dari tujuh cabang PMII di Banten itu dimotori oleh Dedi Setiawan sebagai koordinator lapangan dan dipimpin oleh Winah Setiawati, Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Provinsi Banten.
Winah mengatakan pemerintah menampilkan kondisi masyarakat seolah baik-baik saja, padahal realitas lapangan menunjukkan persoalan mendasar masih terabaikan. "Negara seolah mempertontonkan bahwa kondisi buruh dan pendidikan baik-baik saja. Padahal faktanya arah kebijakan pendidikan tidak jelas dan nasib buruh juga tidak menentu," ujarnya saat aksi berlangsung.
PMII Banten telah melakukan advokasi langsung ke masyarakat dan mendapati masalah serius di sektor pendidikan. Organisasi mahasiswa itu mengklaim telah mendata hampir 200 anak putus sekolah di Kabupaten Serang dan Lebak, namun pemerintah daerah belum memberikan respons konkret.
"Kami sudah melakukan audiensi dengan sejumlah OPD termasuk Dinas Pendidikan. Namun niat baik untuk menyelaraskan data dan solusi tidak ditanggapi secara serius," kata Winah. Ia menekankan bahwa data yang dimiliki PMII berasal dari hasil advokasi langsung, bukan sekadar laporan administratif yang sering tertinggal dari realitas.
Pada front ketenagakerjaan, massa aksi membawa tuntutan terkait praktik pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja hingga pembayaran upah yang tidak sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). PMII menilai sistem outsourcing menjadi akar masalah yang belum pernah benar-benar diatasi oleh pemerintah.
"Sistem outsourcing bukan solusi, justru memperpanjang masalah ketenagakerjaan yang tidak kunjung selesai," tegasnya. Winah, seorang alumni UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, meminta pemerintah meninggalkan pendekatan administratif dan turun langsung melihat persoalan di lapangan untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
PMII juga mengangkat isu lingkungan sebagai persoalan yang terintegrasi dengan pendidikan dan ketenagakerjaan. Mereka menyoroti bahwa sejumlah perusahaan belum memperhatikan analisis dampak lingkungan dalam operasional industri dengan serius.
"Banyak pabrik mengabaikan dampak lingkungan. Akibatnya tanah rusak, banjir terjadi, dan masyarakat kesulitan beraktivitas," ujar Winah. Kerusakan tanah dan meningkatnya risiko banjir di beberapa wilayah Banten disebut sebagai konsekuensi langsung dari pengabaian ini, yang pada gilirannya berdampak pada akses pendidikan anak-anak di daerah terdampak.
Meski mengangkat kritik tajam, PMII menegaskan bukan hanya sekadar menyuarakan keluhan tanpa solusi. Organisasi tersebut menawarkan alternatif kebijakan atas persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan yang dihadapi Banten. "Kami akan terus mengadvokasi dan membuka fakta ke publik bahwa masalah ini nyata dan belum terselesaikan," katanya.
Aksi May Day 2026 di Kota Serang menjadi peringatan bahwa buruh dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah maupun pusat. PMII Banten menegaskan akan mengawal isu angka putus sekolah, infrastruktur pendidikan yang tidak layak, dan praktik ketenagakerjaan yang dirasa merugikan masyarakat hingga terjadi perubahan nyata di lapangan.