SERANG — Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan Pemprov Banten untuk responsif terhadap permasalahan warga. Instruksi itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Senin (18/5/2026).
"Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu langsung segera dikerjakan," ujar Andra Soni di hadapan para pejabat daerah.
Andra Soni secara spesifik menyoroti tiga sektor pelayanan publik yang harus mendapat perhatian khusus. Pertama, layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah. Kedua, akses dan mutu pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Ketiga, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan permukiman warga.
"Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya," katanya.
Gubernur juga menekankan peran Pemprov Banten dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dua program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
"MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG ini salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah," imbuh Andra Soni.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi menambahkan, arahan gubernur bukan sekadar instruksi administratif. Ia menyebut ada tanggung jawab moral bagi setiap kepala OPD untuk merespons persoalan yang diadukan masyarakat.
"Pesan Pak Gubernur Andra Soni tadi pada saat rapim yang pertama jangan lupa bahwa ada tanggung jawab moral di setiap kami para kepala-kepala OPD, termasuk saya selaku Sekda, untuk selalu respons atas permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat," ujar Deden.
Ia merinci sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian bersama: infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kerawanan pangan. Kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini disebut turut memperberat tekanan terhadap warga.
Deden menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Sebab, masing-masing tingkatan memiliki kewenangan yang berbeda. Jika digabung, seluruh kesulitan warga diharapkan bisa teratasi.
"Karena masing-masing wilayah punya kewenangan. Provinsi kewenangannya apa, kabupaten/kota kewenangannya apa. Sehingga kalau dari beberapa kewenangan ini digabung, harapannya semua kesulitan yang dihadapi masyarakat bisa diatasi," jelasnya.
Rapat pimpinan juga menyoroti optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan aset untuk pembangunan.
Deden juga menegaskan harapan gubernur agar empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) — Bank Banten, ABM, BGD, dan Jamkrida — bisa akuntabel dan memberikan kontribusi nyata ke APBD Provinsi Banten.
"Kita punya empat BUMD, ada Bank Banten, ada ABM, ada BGD, terus ada Jamkrida. Nah ini semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten," pungkasnya.[]