BANTEN — Sudaryono mengaku baru mengetahui persoalan tersebut dari pemberitaan media. Ia lantas buka suara dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026).
"Kami di Kementan tidak mengeluarkan izin. Izinnya di kementerian lain, apakah Kementerian Perindustrian, Perdagangan, atau Bea Cukai yang di Kementerian Keuangan," ujarnya.
Menurut Sudaryono, tugas Kementan hanya terbatas di sektor hulu. Yakni, memastikan produksi kelapa sawit berjalan baik dan menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
"Dalam posisi kami di Kementerian Pertanian, kami bertanggung jawab di hulu. Di pertanian, diproduksi, dan harga TBS," terangnya.
Harga TBS Anjlok, Kementan Panggil Pihak Terkait
Saat ini, kata Sudaryono, pihaknya tengah disibukkan oleh anjloknya harga TBS. Kondisi ini menjadi perhatian utama karena langsung berdampak pada pendapatan petani.
"TBS adalah hasil produksi pertanian. Ketika harganya rendah, itu domain kami. Kami berinisiatif memanggil pihak-pihak tertentu dengan seizin dan berkoordinasi dengan kementerian terkait," jelas Sudaryono.
Menkeu Ungkap Data 10 Perusahaan Nakal
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan temuan mengejutkan. Ia mengaku memiliki data 10 perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan under invoicing atau manipulasi nilai ekspor CPO.
Temuan ini didapat dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit. Hasilnya, seluruh perusahaan yang dijadikan sampel terbukti melakukan praktik tersebut.
"Saya ambil 10 terbesar, semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Potensi Kerugian Bisa Jauh Lebih Besar
Dari sampel yang diambil, kerugian negara diperkirakan mencapai US$ 84 juta. Namun, Purbaya menduga angka itu baru sebagian kecil dari total transaksi yang bermasalah.
"(US$ 84 juta) dari sampel yang diambil. Kalau dari semuanya, pasti lebih besar karena itu hanya sedikit, tiga kapal," tutur Purbaya.
Ia menambahkan, jika praktik serupa terjadi di seluruh transaksi perusahaan sawit, potensi kerugian negara bisa berlipat ganda. Kementerian Keuangan disebut akan terus mendalami temuan ini.
