TANGERANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang mencatat perluasan signifikan wilayah terdampak kekeringan. Hingga saat ini, sudah 12 kecamatan yang dilanda krisis air bersih, memengaruhi 8.135 kepala keluarga (KK) di 31 desa dan kelurahan.
"Total ada 12 wilayah kecamatan dengan total jumlah yang terdampak kurang lebih 8.135 KK, ini berdasarkan laporan yang diterima," kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik, Kamis.
Ia merinci, dari 31 desa yang terdampak, terdapat 41 titik lokasi kekeringan. Artinya, satu desa bisa memiliki lebih dari satu titik krisis air bersih. "Jadi satu desa ada yang dua, ada yang empat, ada yang satu begitu," ujarnya.
12 Kecamatan yang Masuk Zona Darurat Air Bersih
Kecamatan yang masuk dalam daftar wilayah terdampak meliputi Legok, Tigaraksa, Panongan, Rajeg, Kronjo, Curug, Kelapa Dua, Cikupa, Sukadiri, Balaraja, Mekar Baru, dan Pagedangan. Sebaran ini menunjukkan krisis air bersih tidak hanya terjadi di wilayah selatan Kabupaten Tangerang yang dikenal sebagai daerah resapan, tetapi juga meluas ke kawasan utara dan barat.
Pemkab Siapkan Status Siaga Bencana Kekeringan
Menghadapi situasi yang kian meluas, pemerintah daerah tengah memproses penetapan status siaga bencana kekeringan. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat koordinasi penanganan dan membuka pintu keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam upaya distribusi bantuan.
"Sampai sementara ini kita membantu terus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi melihat ini kondisi hujan belum turun, pasti kami mencari terobosan," tutur Taufik.
Bantuan Air Bersih Didistribusikan, Opsi Modifikasi Cuaca Disiapkan
Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kerta Raharja, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke titik-titik yang paling membutuhkan.
BPBD juga memantau perkembangan cuaca bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Apabila kekeringan semakin meluas dan faktor atmosfer mendukung, pemerintah membuka peluang untuk mengusulkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi jangka pendek.
"Kita belum arah ke sana. Namun, nanti kita akan buatkan dulu status siaga bencana dalam penanganan kedaruratan kekeringan ini," kata Achmad Taufik.
