Korban Warga Sipil yang Sedang Bertugas
BANTEN — Ketiga korban merupakan pegawai Dinas Pertanian yang tengah membawa bantuan ternak untuk masyarakat di pedalaman Papua. Mereka tidak terlibat konflik bersenjata, tetapi menjadi sasaran kekerasan.
Mafirion menegaskan pelayanan publik semestinya berjalan aman dan bebas dari ancaman senjata. Menurutnya, petugas yang membawa bantuan untuk warga justru kehilangan nyawa dalam perjalanan menjalankan kewajiban negara.
Desakan Pengusutan dan Penindakan Tegas
DPR meminta aparat keamanan mengusut siapa pelaku di balik penembakan dan memberikan tindakan tegas kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Mafirion menyebut insiden ini bukan yang pertama dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah tersebut.
"Tindakan KKB yang menembak tiga pegawai Dinas Pertanian ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Ini adalah pelanggaran HAM yang tidak boleh ada toleransi," ujar Mafirion.
Ia menilai pemerintah tidak bisa membiarkan pola kekerasan terhadap warga sipil berulang tanpa konsekuensi hukum. Pengusutan diminta tidak berhenti pada identifikasi pelaku, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas.
Ancaman Teror yang Membayangi Warga
Bagi Mafirion, kasus ini bukan sekadar soal hilangnya tiga nyawa. Insiden tersebut memperlihatkan persoalan serius soal keamanan masyarakat sipil di kawasan konflik. Warga maupun petugas yang menjalankan pelayanan publik masih menghadapi ancaman kekerasan setiap saat.
"Kalau tidak ada tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dan warga sipil yang bertugas di sana akan terus hidup dalam rasa takut," tegasnya.
Ia menyoroti posisi warga sipil sebagai pihak paling rentan. Mereka tidak terlibat konflik bersenjata, tetapi berisiko kehilangan nyawa, anggota keluarga, hingga rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
Negara Diminta Hadir Melindungi
Mafirion mendesak negara memberikan perlindungan nyata bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di daerah rawan konflik. Menurutnya, hak atas rasa aman berlaku sama di mana pun warga negara berada.
"Warga sipil tidak boleh terus-menerus menjadi korban atas teror yang membayangi kehidupan mereka. Negara harus hadir memberikan perlindungan," pungkasnya.
Penutup: Desakan DPR ini menambah daftar tuntutan agar aparat keamanan mempercepat pengusutan kasus kekerasan terhadap warga sipil di Papua Pegunungan. Tanpa penindakan tegas, kekhawatiran bahwa teror terhadap petugas pelayanan publik menjadi kondisi yang dianggap normal akan terus menguat.
