TANGSEL — Kesepakatan antardaerah yang diteken sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Banten menjadi penanda dimulainya replikasi SISGITA di tingkat provinsi. Sistem yang lebih dulu dikembangkan Pemkot Tangerang Selatan itu menghubungkan data bidang tanah dengan objek pajak bumi dan bangunan.
Gubernur Banten Andra Soni menyebut keterhubungan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai penguat basis data perpajakan daerah. Data yang saling terhubung memudahkan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekaligus membuka peluang pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Apa Itu SISGITA dan Mengapa Pemkot Tangsel Jadi Percontohan
SISGITA merupakan sistem integrasi geospasial yang memadukan NOP milik Badan Pendapatan Daerah untuk PBB-P2 dengan NIB yang dimiliki Kantor Pertanahan. Pemkot Tangsel menginisiasi sistem ini lebih dulu sebelum akhirnya direplikasi ke daerah lain.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyebut integrasi tersebut memberi manfaat langsung bagi pengelolaan data spasial dan pelayanan wajib pajak.
"Integrasi ini memberikan manfaat nyata berupa pemetaan dan pemutakhiran data spasial NIB serta NOP, pemutakhiran data wajib pajak, optimalisasi potensi objek PBB-P2, dan tentunya peningkatan kemudahan layanan bagi masyarakat," kata Benyamin.
Data Akurat, Birokrasi Lebih Cepat
Gubernur Andra menilai sistem elektronik peta pajak dan pertanahan tidak berhenti pada penyediaan data yang lebih akurat. Proses kerja birokrasi ikut terpangkas sehingga pelayanan ke masyarakat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Banten, saya menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Tangerang Selatan yang telah menginisiasi dan mengembangkan kerja sama ini. Integrasi data berbasis elektronik adalah fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang modern," ungkap Gubernur Andra.
Kehadiran perwakilan pemda kabupaten dan kota dalam acara itu dinilai Andra sebagai tanda inovasi terus berkembang di era otonomi daerah. Ia menyebut semangat yang dibangun adalah sinergi, kolaborasi, dan pemda sebagai organisasi pembelajar yang terbuka mengadopsi praktik baik.
"Kehadiran perwakilan pemda kabupaten dan kota pada hari ini menunjukkan bahwa inovasi harus terus berkembang. Inilah semangat otonomi daerah di era digital, yakni membangun sinergi, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pemda sebagai organisasi pembelajar yang senantiasa terbuka untuk mengadopsi praktik baik," tegas Gubernur Andra.
Dukungan KPK hingga Kementerian ATR/BPN
Gubernur Andra juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Dalam Negeri. Ketiga lembaga itu disebut terus mendorong penguatan tata kelola melalui kolaborasi antarlembaga.
Dukungan pemerintah pusat disampaikan Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Dedi Noor Cahyanto. Ia berharap integrasi data berdampak nyata pada ekonomi daerah.
"Langkah ini penting untuk perlindungan aspek legal pertanahan, peningkatan kualitas layanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan aset pemda. Hari ini adalah sesuatu yang harus kita bawa dan berdampak positif bagi wilayah masing-masing," pungkas Dedi.
Bagi warga Banten, replikasi SISGITA berpotensi memangkas waktu pengurusan administrasi pertanahan dan pajak daerah. Pemda yang meneken kerja sama kini memiliki acuan teknis untuk menyesuaikan sistem dengan karakteristik wilayah masing-masing.
