LEBAK — Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten, resmi mengusulkan pembangunan jembatan layang (flyover) di dua titik perlintasan kereta api strategis. Proyek infrastruktur ini diprioritaskan untuk meminimalkan risiko kecelakaan fatal dan mengurai kemacetan panjang yang kerap terjadi di jalur tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, mengonfirmasi bahwa usulan tersebut kini sedang diproses. Pemerintah daerah tengah menyusun dokumen perencanaan agar proyek ini dapat segera terealisasi.
“Kami mengusulkan pembangunan flyover di dua titik perlintasan kereta api untuk meningkatkan keselamatan masyarakat,” ujar Widy, Minggu (3/5/2026).
Titik Lokasi di Tanjakan Bang Arum dan Citeras
Dua lokasi yang menjadi target pembangunan adalah perlintasan Cipanas di Tanjakan Bang Arum, Narimbang, serta jalur Citeras–Cikande. Kedua titik ini dipilih karena memiliki tingkat kepadatan kendaraan yang sangat tinggi setiap harinya.
Peningkatan frekuensi perjalanan kereta api, terutama Commuter Line dan kereta logistik, menjadi alasan utama urgensi jembatan layang. Perlintasan sebidang di lokasi tersebut dinilai sudah tidak ideal lagi untuk menampung volume kendaraan yang terus bertumbuh.
“Volume perjalanan kereta api yang terus meningkat harus diimbangi dengan sistem lalu lintas yang lebih aman,” kata Widy menjelaskan kondisi di lapangan.
Selama ini, kemacetan di dua titik tersebut sering mengular hingga mengganggu aktivitas ekonomi warga. Selain kendala logistik, catatan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna jalan dan kereta api menjadi pertimbangan serius bagi Pemkab Lebak.
“Perlintasan ini cukup padat dan sering terjadi kecelakaan, sehingga perlu solusi permanen seperti flyover,” ucapnya.
Andalkan Dana APBN dan Proses Desain Teknis
Mengingat skala proyek yang besar, pembangunan jembatan layang ini diusulkan untuk dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterbatasan fiskal daerah menjadi alasan utama Pemkab Lebak meminta dukungan pemerintah pusat.
Saat ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Banten tengah menyusun dokumen perencanaan. Tahapan tersebut mencakup studi kelayakan atau feasibility study (FS) serta detail engineering design (DED) untuk menentukan spesifikasi teknis bangunan.
“Besaran anggaran masih menunggu hasil FS dan DED yang sedang disusun oleh BPJN,” ujar Widy.
Ia menekankan bahwa dukungan pusat melalui APBN adalah harapan utama. Kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah membuat Pemkab Lebak tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendanai proyek infrastruktur masif secara mandiri.
“Jika dibebankan ke APBD, tentu kami tidak mampu membiayai proyek sebesar ini. Pendanaan dari APBN menjadi harapan utama agar proyek ini bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.
