SERANG — Pemprov Banten resmi membentuk Dewan Sumber Daya Air (SDA) untuk periode 2026–2030. Gubernur Banten Andra Soni yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan SDA menegaskan bahwa pengelolaan air selama ini masih berjalan secara parsial dan sektoral.
Ancaman Banjir di Tangerang Raya Akibat Alih Fungsi DAS
Gubernur menyoroti fenomena alih fungsi daerah aliran sungai (DAS) menjadi permukiman yang meningkatkan risiko banjir, khususnya di kawasan Tangerang Raya. "Provinsi Banten dianugerahi air yang berlimpah," kata Andra Soni di Serang, Rabu.
Menurutnya, potensi aset alam yang melimpah itu dapat berubah menjadi pemicu bencana jika tidak dikelola secara tepat. Lonjakan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan lahan permukiman yang meluas disebut sebagai tantangan utama yang menekan area kawasan penyangga air.
Data Terintegrasi untuk Atasi Pengelolaan Sektoral
Kehadiran Dewan SDA dinilai vital untuk menyatukan persepsi para pemangku kepentingan serta mengintegrasikan data yang selama ini masih tersebar di berbagai instansi. "Tidak boleh lagi sektoral, harus bersama-sama," tegas Gubernur.
Ia mencontohkan persoalan manajemen sungai yang kerap berbenturan batas kewenangan antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR dengan Pemprov Banten. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu memberikan dasar yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan tata kelola air ke depan.
Instruksi Langsung: Pemetaan Sungai dan Integrasi Data OPD
Pasca dikukuhkan, Andra Soni langsung menginstruksikan Dewan SDA untuk segera bekerja. Langkah pertama yang diminta adalah mengintegrasikan data dari seluruh OPD terkait dan memetakan langsung kondisi sungai di lapangan guna menentukan tindak lanjut.
Selain banjir, tantangan lain yang dihadapi adalah pendangkalan sungai dan muara yang harus segera ditangani. "Tantangan utama kita adalah pertumbuhan penduduk dan kebutuhan permukiman," ujar Gubernur.
