BANTEN — Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Pagu indikatif yang ada saat ini, menurut Yudian, baru mencakup program pembinaan Pancasila sebesar Rp 10 miliar dan belanja operasional lembaga sebesar Rp 131 miliar.
"Perkenankan kami menyampaikan bahwa atas pengalokasian pagu indikatif tersebut di atas, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 370.457.677.928," kata Yudian dalam rapat.
Rincian Tambahan untuk Dukungan Manajemen dan PIP
Dari total usulan tambahan, alokasi terbesar ditujukan untuk Program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang mencapai Rp 239,3 miliar. Sisanya sebesar Rp 131 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen BPIP.
Dalam rincian yang dipaparkan, untuk program dukungan manajemen, BPIP membutuhkan Rp 58 miliar untuk keterbukaan informasi publik, tata usaha, dan administrasi. Sementara itu, peningkatan sumber daya manusia, manajemen aset, dan layanan umum dialokasikan Rp 41,8 miliar.
Anggaran untuk program hukum dan reformasi birokrasi diusulkan sebesar Rp 13,5 miliar, disusul program akuntabilitas kinerja Rp 9,8 miliar, serta data dan teknologi informasi Rp 5,2 miliar. Alokasi terkecil dalam pos ini adalah untuk manajemen risiko dan pengawasan sebesar Rp 2,6 miliar.
Sosialisasi Pancasila dan Pengkajian Regulasi Jadi Prioritas
Untuk program PIP, Yudian merinci kebutuhan terbesar ada pada kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan penguatan jaringan. BPIP mengusulkan Rp 99,9 miliar untuk pos ini dengan prioritas pada pengarusutamaan Pancasila dan pembudayaan gotong royong di masyarakat.
"Penguatan hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan sebesar Rp 99.962.770.000 dengan alokasi prioritas pada kegiatan pengarusutamaan Pancasila dan pembudayaan gotong royong pada masyarakat serta sosialisasi, komunikasi, dan rekomendasi pembudayaan PIP," ujar Yudian.
BPIP juga mengusulkan anggaran Rp 66,1 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP. Sementara itu, untuk pengkajian kebijakan dan materi PIP dialokasikan Rp 27 miliar.
Pos anggaran untuk analisis dan penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi diusulkan sebesar Rp 24,6 miliar. "Alokasi prioritas pada kegiatan analisis dan penyelarasan rencana produk hukum selaras nilai Pancasila serta pengawasan kebijakan dan regulasi selaras nilai Pancasila," tambah Yudian.
Terakhir, untuk pengukuran dan evaluasi PIP, BPIP mengusulkan anggaran Rp 21,3 miliar. Kegiatan ini mencakup pengukuran pelembagaan Pancasila dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila di berbagai sektor.
