SERANG — Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten Fraksi Golkar, M. Faisal, meminta Pemprov Banten mulai mengurangi ketergantungan pada pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama PAD. Menurutnya, dominasi PKB dan BBNKB dalam struktur pendapatan daerah sangat riskan di tengah potensi perlambatan ekonomi dan perubahan tren di sektor otomotif.
“Kita harus mulai menggali sumber-sumber pendapatan lain. Jangan selalu menggantungkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor,” kata Faisal, Sabtu 20 Juni 2026.
Optimalisasi Aset Daerah dan BUMD Jadi Andalan Baru
Faisal menjelaskan, diversifikasi sumber pendapatan bisa dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Pertama, optimalisasi aset daerah yang dimiliki Pemprov Banten. Aset-aset tersebut dinilai potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga guna menghasilkan pendapatan baru.
Kedua, peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Faisal mendorong agar BUMD di Banten bisa lebih agresif dalam meningkatkan kinerja bisnisnya. Dengan begitu, dividen yang disetorkan ke kas daerah bisa jauh lebih besar dari saat ini.
“Kita punya aset daerah yang bisa dimanfaatkan. BUMD juga harus didorong supaya menghasilkan pendapatan yang lebih optimal,” ujarnya.
Mengapa Diversifikasi PAD Mendesak Dilakukan?
Dorongan untuk mencari sumber PAD baru ini bukan tanpa alasan. Selama ini, penerimaan dari PKB dan BBNKB mendominasi struktur PAD Banten. Kondisi ini membuat keuangan daerah sangat rentan jika terjadi perlambatan ekonomi nasional yang berimbas pada daya beli masyarakat, termasuk pembelian kendaraan baru.
Selain itu, perubahan tren mobilitas, seperti peralihan ke transportasi umum atau kendaraan listrik yang mungkin memiliki skema pajak berbeda, juga bisa menggerus pendapatan daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, langkah antisipatif harus segera diambil.
Faisal menilai, tanpa diversifikasi, keberlanjutan pembangunan daerah bisa terancam. Ia meminta Pemprov Banten untuk segera menyusun peta jalan pengembangan PAD yang lebih kokoh dan tidak bergantung pada satu sektor saja.
