Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah memaparkan lima fokus utama Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung KP3B, Kota Serang, Selasa. Perubahan anggaran itu diarahkan pada optimalisasi pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan penyesuaian belanja berdasarkan prinsip efisiensi serta akuntabilitas. Pemprov Banten menargetkan keterpaduan perencanaan agar capaian kinerja pembangunan lebih terukur.
SERANG — Rancangan Perubahan APBD Provinsi Banten 2026 dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Raperda Perubahan APBD Tahun 2026. Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan penyesuaian belanja daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pembahasan berlangsung di Gedung DPRD, KP3B, Kota Serang.
Lima Fokus yang Ditekankan Wagub Banten
Dimyati merinci lima bidang yang menjadi perhatian dalam Perubahan APBD 2026. Pertama, optimalisasi pelayanan publik yang mencakup pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Kedua, penyesuaian belanja berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, penambahan belanja prioritas yang belum tercantum pada APBD induk.
Keempat, pelaksanaan birokrasi tematik yang meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya, hilirisasi, serta pengendalian stunting. Kelima, penguatan keterkaitan antara alokasi belanja dan target pembangunan daerah.
Program Sekolah Gratis dan Konektivitas Jadi Prioritas Tambahan
Perubahan APBD 2026 mengakomodasi tambahan belanja prioritas yang sebelumnya belum tercantum. Dua di antaranya adalah Program Sekolah Gratis dan peningkatan konektivitas di kawasan ekonomi produktif.
Pelaksanaan program-program itu tetap memperhatikan aspek waktu dan tahapan kegiatan. "Kami juga memastikan pelaksanaan birokrasi tematik yang meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya, hilirisasi, serta pengendalian stunting terus berjalan secara optimal," ujar Dimyati.
Dinamika Asumsi Makro Jadi Dasar Penyusunan
Dimyati menyebut penyusunan rancangan perubahan ini dilakukan secara komprehensif. Tujuannya menampung seluruh perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah akibat dinamika asumsi makro.
"Penyusunan ini telah dilakukan secara komprehensif guna menampung seluruh perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi akibat dinamika asumsi makro," ujar dia.
Setiap perubahan alokasi belanja dipastikan memiliki keterkaitan jelas dengan pencapaian target pembangunan, indikator kinerja program, dan prioritas daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Banten Sentuh 5,57 Persen
Dimyati optimistis program pembangunan dalam Perubahan APBD 2026 dapat terealisasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada semester I tahun 2026 menyentuh angka 5,57 persen.
Capaian itu menjadi modal dalam mendukung struktur Perubahan APBD 2026. "Tentunya seluruh program ini diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, visi dan misi kami, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," katanya.
Harapan Keterpaduan Perencanaan
Melalui Perubahan APBD 2026, Pemprov Banten berharap mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam prioritas pembangunan. Sasaran akhirnya adalah memaksimalkan capaian kinerja pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
