LEBAK — Penghapusan PBB tersebut diumumkan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, pada Selasa pekan ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen Bupati Hasbi Asyidiki dalam mengentaskan kemiskinan melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
"Kami berharap program penghapusan PBB itu berdampak pada menurunnya angka kemiskinan," kata Halson dalam keterangannya.
Bukan Sekadar Hapus Pajak, Ada Tiga Program Tambahan
Pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada penghapusan PBB. Halson merinci ada tiga program lain yang dijalankan secara paralel untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga petani. Pertama, pengurangan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, bantuan pangan langsung kepada keluarga kurang mampu. Ketiga, stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar.
Semua program ini, kata dia, merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah pusat dan provinsi agar bantuan benar-benar sampai ke tangan warga.
Infrastruktur Desa Jadi Prioritas Pendukung
Selain bantuan langsung, Pemkab Lebak memfokuskan pembangunan infrastruktur di kantong-kantong kemiskinan. Jalan desa, jalan usaha tani, dan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi sasaran utama. Sarana pendidikan dan kesehatan juga masuk dalam daftar prioritas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Langkah ini dinilai penting karena mayoritas warga Lebak menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan infrastruktur yang lebih baik, petani diharapkan bisa mengakses pasar dan fasilitas umum dengan lebih mudah.
Angka Kemiskinan Sudah Turun, Target Nol Persen
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Lebak turun dari 8,40 persen menjadi 8,03 persen. Kemiskinan ekstrem juga menurun signifikan dari 0,82 persen menjadi 0,53 persen. Meski demikian, Halson optimistis target nol persen kemiskinan bisa tercapai.
"Kami optimistis ke depan angka kemiskinan di Lebak bisa nol persen dengan ikhtiar dan berupaya melalui berbagai program pro rakyat yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Pemerintah daerah juga menggelar pelatihan dan coaching inkubator bagi pelaku UMKM, serta job fair untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pencari kerja. Semua kegiatan ini, menurut Halson, berjalan berkat kolaborasi antara pemda, provinsi, dan pusat.